Gubernur Tuding Polisi Terlibat Dalam Pilkada | Pasific Pos.com

| 19 July, 2019 |

Gubernur Tuding Polisi Terlibat Dalam Pilkada

Headline Penulis  Kamis, 16 Maret 2017 11:44 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur Papua Lukas Enembe

 

JAKARTA – Gubernur Papua Lukas Enembe menuding kepolisian terlibat jauh dalam pilkada  di Papua. Saat diwawancarai wartawan Metro TV, Selasa (14/3), malam, pukul 19.06 WIB, orang nomor satu di Jajaran Pemprov Papua menilai aparat kepolisian terlibat dalam pilkada serentak. Berikut kutipan wawancara  wartawan Metro TV.

Apa saja yang terjadi setelah dilangsungkannya Pilkada Papua ?
Pilkada 2017 di Papua  yang berlangsung di 10 Kabupaten dan 1 Kota  dimana saya sebut banyak masalah belum damai. Banyak masalah  di 5 Kabupaten  di Kabupaten Jayapura ada 19 Distrik dan 17 Distrik disuruh ikut PSU. Ini dari mana dana mau membiyayai. Kedua, Kabupaten Yapen sudah PSU tapi bermasalah lagi, karena kepentingan-kepentingan tertentu. Ketiga, Kabupaten Tolikara  di 18 Distrik disuruh PSU, kemudian Kabupaten Intan Jaya, dimana ada dua distrik perhitungannya belum dilakukan. Kemudian Kabupaten Puncak Jaya  di 6 Distrik suara masyarakat di hanguskan. Ini banyak masalah karena ada indikasi banyak orang terlibat. Institusi-institusi negara terlibat.

Ini ada beberapa distrik di 5 Kabupaten ini bermasalah  dan akan dilakukan PSU, ini penyebabnya apa Pak. Dugaan anda sendiri?
Penyebabnya banyak, kami juga punya saksi dan laporan dari para bupati menyampaikan kepada kita. Kabupaten Jayapura dimana 17 distrik diminta PSU. Ini keterilbatan anggota polisi lusr biasa terjadi, kita ikuti dari awal ini.  Semua daerah hampir sama, oleh karena  itu saya meminta hentikan kegiatan ini. Mengganggu stabilitas di Papua. Saya minta Presiden, Kapolri mendengar suara saya ini, jangan mengganggu stabilitas di Papua. Sudah laksanakan bagus tapi institusi-institusi terlibat hingga membuat kerawanan yang luar biasa,  diciptakan oleh kita sendiri. Saya harap kita kembali seperti Pilkada 2016 dimana 11 kabupaten melaksanakan pemilukada secara baik.  Hari ini justru terganggu karena  institusi negara terlibat.

Keamanan di Papua saat ini, masyarakat  seperti apa ?
Wah, masyarakat demo kita demo-demo terus, kita ada tahan-tahan ini. Jangan lakukan demo ada upaya hukum yang dilakukan. Jadi masyarakat sangat terganggu dengan  kehadiran institusi,  lembaga pihak kepolisian terlibat jauh dalam pilkada ini.

Apa harapan yang dilakukan  dan solusinya?
Harapan saya, rakyat sudah memilih  itulah yang kita ikuti. Panwalu-panwaslu jangan ikut terlibat, jika tak punya bukti memutuskan PSU, tidak boleh.  Ini menggangu stabilitas, biayanya besar, mahal. Para bupati sudah taruh uang besar. Sekarang  Panwaslu meminta PSU, ini biaya dari mana. Saya minta dihentikan ini.

Tadi sempat bapak menyebutkan ada keterlibatan institusi tertentu dan apa indikasinya?
Indikasinya   kaya (Seperti) Kabupten Jayapura kenapa mau periksa anggota KPPS, ini tidak boleh. Kepolisian tidak punya hak untuk memeriksa KPPS. Ini tidak boleh dilakukan. Saya minta Kapolda tarik pasukan-pasukan yang diturunkan disemua distrik. Kabupaten Yapen PSU ada anggota juga terlibat, dua anggota yang terlibat mendampingi Panwaslu Provinsi. Dia tidak perlu didamping oknum polisi. Ini PSU kok. Ini tidak boleh. Kabupaten Intan Jaya ada berita acara yang dibuat Polres ditandatangani. Suruh hitung perhitungan Polda punya. Ini tidak benar, ini keterlibatan yang luar biasa. Oleh karena itu untuk segera Kapolri mendengar, Presiden mendengar. Kapoldanya segera ditarik, karena kewenangan ini, kewenangan gubernur. Kewenangan Otsus. Gubernur biasa meminta tapi  kalau sudah keterlaluan lebih baik ditarik. Harapan saya  tidak boleh ada gangguan seperti ini  berdampak pada stabilitas yang luar biasa di Papua. Kita lakukan Pilkada di 11 kabupten sudah baik. Dan ini saat ini terganggu luar biasa. Bisa terganggu stabilitas dan dampak-dampak dari ini. Berpengaruh pada stabilitas lain, rakyat terganggu juga.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustofa mengatakan, Polri dalam rangka mengawal demokrasi  Pemilukada di 10 Kabupaten dan 1 kota di wilayah Polda Papua sangat netral.
“Karena Polri sadar dalam pelaksanaan tugasnya harus tegak lurus, maka bagi yang merasa berurusan sama hukum maka akan merasa tidak nyaman. Kapolda Papua Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw  sejak awal telak memerintahkan seluruh pejabat utama memback-up Polres yang melaksanakan Pemilukada dengan harapan untuk menekan permasalahan-permasalah yang akan mengganggu terjadinya gangguan kamtibmas,”tegasnya.
Dikatakan, pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi ini karena para calon tidak siap untuk menerima kekalahan, maka terjadi  pelanggaran pemilu dan terjadinya PSU, yang diputuskan oleh penyelenggara.
“Peryataan gubernur itu sangat subyektif  tidak mendasar, dan tidak layak disampaikan di media karena beberapa minggu yang lalu setelah pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi hasil Pilkada, dilaksanakan coffe morning di Aula Samara Polda yang dihadiri oleh Kakorpinda dan penyelenggara pemilu serta tokoh masyarakat. Jadi pada pertemuan membahas hal-hal berkaitan dengan Pemilukada. Dan sangat disayangkan pernyataan gubernur tentang penarikan Kapolda permintaan kepada Presiden dan Kapolri. Jabatan Kapolda itu adalah hak prioregatif Kapolri,”ujarnya. (Bams/Ridwan)

Dibaca 466 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.