Hakim Jangan Lindungi Terdakwa OTT | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Hakim Jangan Lindungi Terdakwa OTT

Headline Penulis  Selasa, 14 Maret 2017 10:50 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Hakim Jangan Lindungi Terdakwa OTT

 


Richard S. Yoku

 

Jayapura, Richard S. Yoku, salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Jayapura yang juga Ketua DPC Partai Indonesia Kerja (PIKA) kabupaten Jayapura meminta kepada hakim yang menyidangkan kasus OTT Pilkada Jayapura agar profesional dalam memutuskan perkara tersebut. Jangan melindungi terdakwa.

"Kasus ini bukan hanya menghebohkan masyarakat Jayapura tapi juga telah menjadi perhatian nasional lantaran pelakunya, Hanno Syahtria Syahrianto adalah anak dari Calon Wakil Bupati Jayapura, nomor urut 2, Giri Wijayantoro, yang berpasangan dengan Calon Bupati petahana," kata Richard Yoku, Senin (13/3/2017)
Menurutnya, ini mungkin baru pertama terjadi dalam sejarah Pilkada di Indonesia dan berbuntut PSU secara meluas. Pihaknya. Berharap hakim benar-benar memutus dengan seadil-adilnya, jangan sampai main-main seperti pada kasus-kasus pidana Pemilu lainnya.
"Resiko terlalu besar kalau hakim bermain dalam kasus ini. Karena kami sudah menyurati Komisi Yudisial mengenai kronologis kasus ini agar Komisi Yudisial dapat memantaunya," ujarnya.
Katanya, kalau nantinya keputusan tidak memberikan rasa keadilan, tentu semua elemen akan bergerak dan ada resiko terhadap hakim kedepan. Penyidik kepolisian dan kejaksaan sudah bekerja baik, tinggal hakim yang memutuskan.
"Jadi kami minta kepada hakim untuk menjatuhkan vonis maksimal karena kasus ini melibatkan anak calon dan kasus ini berdampak besar bahkan menimbulkan kerugian keuangan negara, karena undangan pemilih dan surat suara yang dicetak tidak ada manfaatnya karena PSU terbanyak di seluruh Indonesia," katanya.
"Jadi sekali lagi, hakim jangan coba main-main dengan kasus ini. Jangan sampai menjatuhkan vonis yang menciderai rasa keadilan dan menodai Pemilu berintegritas. Sebagai pengadil, dalam kasus ini, hakim harus menunjukkan profesionalisme dan integritas. Jika tidak, demokrasi akan hancur di meja hijau," lanjut Richard Yoku.
Ia menilai, saatnya hakim menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menegakan supremasi hukum, bahkan seharusnya hakim berani menggali keadilan substantif untuk menyeret aktor intelektual dan penyandang dana dalam kasus ini. (Fani)

Dibaca 386 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.