Freeport Jangan Paksakan Diri Perpanjang KK | Pasific Pos.com

| 16 July, 2019 |

Freeport Jangan Paksakan Diri Perpanjang KK

Headline Penulis  Selasa, 14 Maret 2017 10:45 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA , Ratusan warga Papua lakukan unjuk rasa di Kantor DPR Papua, Senin (13/3) kemarin.
Massa  dari Gerakan Pemuda Ansor Papua – Papua Barat, Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, tokoh adat dan PMII membawa sejumlah spanduk dan famlet, diantaranya ‘Jangan Jadikan Karyawan sebagai Sandera untuk Kepentingan Freeport’, Freeport Indonesia harus bertanggungjawab atas nasib 21.000 karyawan yang dirumahkan’ .

Dalam pernyataan sikapnya, mereka mendesak Freeport untuk segera mengikuti peraturan yang berlaku di NKRI, khususnya UU Nomor 4 Tahun 2009 dan PP No 1 Tahun 2017, dengan tujuan agar Freeport harus menjadi IUPK.
“Freeport jangan memaksakan keinginannya untuk terus memperpanjang KK,” tegas Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia Provinsi Papua Kundrat Tukayo didampingi Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Papua-Papua Barat Amir Mahmud Madubun dan mewakili Tokoh Masyarakat yakni Oktovianus Monim (Ondofolo Putali).
Selain itu, Kementerian ESDM telah memberikan ijin rekomendasi ekspor kepada Freeport melalui surat keputusan (SK) IUPK Nomor 413 K/30/MEM/2017.
Niat Baik Pemerintah RI jangan terus disalahgunakan Freeport dengan memaksakan diri untuk terus memperpanjang KK, karena hal ini tentu merugikan NKRI, khususnya masyarakat Papua.
Mereka juga mendesak Freeport segera membangun smelter di Kabupaten Mimika dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat asli Papua.
“Freeport harus membayar pajak air permukaan sebesar Rp 3,5 triliun kepada Pemprov Papua sebagai hasil dari putusan Pengadilan Pajak, Jakarta,” tandasnya.
Massa juga menuntut agar Freeport yang sudah 50 tahun telah mengeruk kekayaan bumi Papua, namun masyarakat Papua yakni 7 suku masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Olehnya itu, Freeport harus memberikan perhatian yang lebih baik kepada 7 suku yang ada di Kabupaten Mimika sebagai pemilik hak ulayat.
Freeport telah membanjiri kabupaten Mimika dengan limbah tailing sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat parah, sehingga mereka juga mendesak Freeport untuk segera mematuhi dan melaksana seluruh ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya menyangkut kelestarian lingkungan.
“Kami mendesak PT FI Untuk tidak sewenang-wenang mengabaikan serta merumahkan para karyawan yang merupakan warga negara Indonesia dan lebih khusus masyarakat asli Papua,” ujarnya.
Mereka juga dengan tegas mendukung pemerintah RI melalui PP No 1 Tahun 2017, Freeport Indonesia menjadi perusahaan dengan status IUPK dan PT FI harus melakukan divestasi saham sebesar 51 persen.
“Kami menuntut PT FI segera memilih segara kewajiban operasional perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Wilayah NKRI,” imbuhnya.
Dalam unjuk rasa ini, ditemui langsung Ketua DPR Papua, Yunus Wonda didampingi sejumlah anggota DPR Papua, diantaranya, Nikius Bugiangge, Stef Kaisiepo, Ruben Magai, Decky Nawipa, Lazarus Siep dan Mathea Mamoyao.
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda secara tegas menyatakan jika DPR Papua mendukung apa yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat.
“Saya mau sampaikan bahwa posisi DPR Papua adalah sama. Kami akan ikuti apapun yang diputuskan oleh pemerintah pusat,” tegas Yunus Wonda.
 Yunus menegaskan jika semua harus tunduk dan taat pada aturan yang dibuat oleh negara ini. “Kami tidak diintervensi siapapun, tapi kami ikuti keputusan yang sudah dibuat dalam UU. Kalau hari ini Freeport harus mengikuti aturan itu, maka posisi kami DPR Papua dan Pemprov Papua mengikuti apapun yang diputuskan pemerintah pusat. Artinya Freeport harus ikuti dan taat pada pemerintah pusat,” ujarnya.
 Meski konsekuensinya ancaman PHK terhadap ribuan karyawan, termasuk anak-anak Papua,  namun imbuh Yunus Wonda bahwa sudah saatnya posisi itu harus diambil alih oleh pemerintah. “Kami akan lanjutkan aspirasi ini,” pungkasnya. (Fani)

Dibaca 329 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.