Jhon Djonga : Penanganan Kasus Freeport Butuh Kebijakan Khusus | Pasific Pos.com

| 27 May, 2019 |

Jhon Djonga : Penanganan Kasus Freeport Butuh Kebijakan Khusus

Headline Penulis  Senin, 13 Maret 2017 10:53 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Pastor Jhon Djonga

 

Jayapura,- Kasus PT Freeport Indonesia masih saja terus bergulir dan belum mendapat jalan keluar. Ribuan karyawan terancam di rumahkan bahkan sebagian sudah di rumahkan.
Kasus yang berkepanjangan ini menarik perhatian Pastor Jhon Djonga. Dalam keterangan pers di Abepura kemarin Jhon Djonga mengatakan, sebagai pastor yang pernah selama 6 tahun hidup di tengah tengah masyarakat asli  Timika. Dimana masyarakat Amungme dan Kamoro yang korban paling besar dari segi ulayat dan semua potensi hutan, laut mengalami bencana besar.

"Saya merasa terpanggil dimana saya lihat bahwa persoalan freeport bukan menyangkut masalah kecil saja tetapi menyangkut masalah besar Negara Indonesia karena Freeport sangat mempengaruhi persatuan Indonesia.
Lanjutnya, Freeport dulu dijual oleh Soekarno karena meminta kepada Amerika agar Papua tetap masuk di Indonesia, yang dibutuhkan sekarang adalah kebijakan yang adil untuk jadi dasar permasalan ini.  Masalah freeport ini juga masalah Indonesia tetapi lebih dari itu menyangkut masalah orang Papua yang bertahun-tahun mengalami kehancuran dan korban pelanggaran Ham dan itu tidak pernah selesai.
"Saya merasa kalau kebijakan Pemerintah Jokowi tanpa melihat sejarah persoalan awalnya Papua maka akan lebih fatal dimana awalnya pemerintah Indonesia hanya berdialog dengan Australia tapi sekarang lain sama sekali maka jangan sampai Papua bisa-bisa Freeport diserahkan kembali kepada Adat. Saya memperoleh informasi gerakan dari masyarakat adat dimana sekarang mendukung kebijakan Indonesia untuk usir Freeport, dan itu akan ada gerakan kearah mendukung Papua Merdeka," ujar Jhon Djonga.
Lanjutnya,  negara yang bergabung di Freeport ada 23 Negara dimana gerakan solidaritas dari 7 negara di Pasifik yang dianggap Indonesia sangat kecil tetapi besar pengaruhnya di PBB.
" Kita dukung pemerintah pusat agar anak Papua memimpin Papua seperti Jendral Polisi Papua yang asli anak Kamoro dan Gubernur sehingga saya pikir Pemerintah Pusat jangan bermain-main dimana pegawai Freeport ada ribuan yang dirumahkan atau PHK," ujarnya.
Dikatakannya, potensi pelanggaran Ham akan besar karena gonjang-ganjing negosiasi sedang berlangsung dan harusnya negosiasi dengan orang Papua dan bukan negosiasi orang Pusat yang tidak tahu masalah di Papua. (Hermon)

Dibaca 448 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX