Gubernur Dan Staf Khusus Presiden Bahas Masalah Freeport | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Gubernur Dan Staf Khusus Presiden Bahas Masalah Freeport

Headline Penulis  Jumat, 10 Maret 2017 14:10 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Staf Khusus Presiden Joko Widodo Lenis Kogoya bersama perwakilan dari Kementerian ESDM bertemu dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, Wakil Gubernur Klemen Tinal dan jajarannya di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (09/03/2017). Mereka membicarakan masalah PT Freeport Indonesia.

"Kita sudah bertemu dengan gubernur beserta jajarannya. Dalam pertemuan itu, gubernur mengatakan baru kali ini  ada utusan dari pemerintah pusat yang datang duduk bersama berbicara masalah Papua,” ujar Lenis Kogoya kepada wartawan, Kamis malam di Swisbellhotel Jayapura.
Dari pernyataan gubernur itu, kata Lenis, selam ini pemerintah provinsi Papua dan pemerintah pusat tidak pernah duduk bersama membahas masalah yang terjadi di Papua. “Jangan sampai terjadi lagi. Pemerintah pusat harus datang kepada pemerintah daerah untuk bersama – sama melakukan evaluasi kembali. Jadi selama ini kelihatannya  komunikasi antara Jakarta dan Papua terputus,”kata Lenis.
Lenis mengaku,  untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Freeport, baik pemerintah pusat maupun Papua akan bersama-sama mencari solusinya. “Dari pertemuan ini, kita akan membentuk tim bersama yang terdiari dari Pemprov Papua, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan maupun Menkokemaritiman untuk menyelesaikan masalah Freeport,”tukasnya.
Dalam pertemuan tersebut masih kata Lenis, Pemerintah Pusat sifatnya hanya menerima saja aspirasi dari Pemerintah Papua. Nantinya tanggal 13 – 14 Maret di Timika, wakil pemerintah pusat ini akan menerima aspirasi dari masyarakat. “Setelah itu baru kami sampaikan kepada Presiden dan Menteri terkait. Jadi sifatnya ini kami menampung aspirasi dari pemerintah maupun masyarakat di Mimika nanti. Tentu dalam penyelesaikan masalah Freeport Pemprov Papua harus dilibatkan, karena ini daerah Otsus,”terangnya.
Selain itu Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal juga menyampaikan    untuk membahas Undang – Undang atau Peraturan Menteri terkait persoalan Freeport minta ikut dilibatkan . Karena ada pasal – pasal kekhususan yang minta dimasukkan.  Maka perlakuan di Papua  ini harus ada pasal – pasal khusus.
Selain itu juga dibahas jika Freeport menghentikan operasionalnya di wilayah ini, maka akan banyak terjadi pengangguran dari puluhan ribu karyawannya. Selain itu juga mahasiswa Papua yang dibiayai Freeport melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro yang disingkat LPMAK  akan terputus kuliahnya dan kembali ke Papua untuk mencari pekerjaan, sehingga terjadi kekhawatiran.  
Usulan dari DPRP meminta harus dibuat moratorium. Atas saran ini selaku staf khusus dirinya meminta harus disampaikan laporan secara tertulis kepada Presiden RI.
Pada kesempatan tersebut, Lenis Kogoya juga menyampaikan kepada Gubernur Papua terkait hasil surveynya ke PT Freeport Indonesia bulan lalu  di Timika.
“Saya sudah melihat di Portsite tempat penyimpanan konsentrat di mile 8 hingga ke pertambangan. Jadi disitu saya melihat ada hal – hal yang sangat membahayakan, kalau di Pelabuhan ada tiga tempat gudang konsentratnya sudah penuh. Jadi di mile 8 mesinnya 24 jam putar, berarti tambang dalam tanah itu jalan terus. Itu yang terjadi kalau diberhentikan maka orang – orang didalam tambang itu dia keluar semua dan mengakibatkan PHK besar – besaran.
Maka kaitannya dengan itu, persoalan itu sudah dilaporkannya kepada presiden yang akhirnya keluarlah yang namanya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Hanya saja ketika hasil itu disampaikan kepada Freeport. Perusahaan milik pengusaha AS tidak menerimanya dan masih berpegang pada kontrak karya. “Itu yang terjadi akhirnya terjadi perdebatan antara Freeport dan pemerintah pusat,”terangnya. (Bams)

Dibaca 327 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.