KPK Dalami Kasus Proyek Kemiri – Depapre | Pasific Pos.com

| 17 September, 2019 |

KPK Dalami Kasus Proyek Kemiri – Depapre

Headline Penulis  Kamis, 09 Maret 2017 14:03 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Basaria Panjaitan dan Kapolda Papua Irjen Pol Waterpauw

 

JAYAPURA,- Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Basaria Panjaitan mengaku, sampai saat ini KPK masih mendalami penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi proyek ruas jalan Kemiri - Depapre, Kabupaten Jayapura, dengan kerugian negara mencapai Rp 42 Miliar.

Kepada pers usai melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw dan jajarannya di Mapolda Papua, Rabu (8/3) sore di ruang Cenderawasih Mapolda Papua, Basaria menuturkan, dalam kasus yang telah menyeret Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Mikael Kambuaya sebagai tersangka, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap seorang saksi.
"Sementara ini update terbarunya, kemarin ada panggilan saksi tapi belum datang juga. Kapolda sudah memanggil yang bersangkutan dan ternyata dia sudah ke Jakarta," tutur Basaria yang merupakan Polisi Wanita pertama yang memperoleh pangkat Inspektur Jenderal Kepolisian ini.
Disinggung apakah nilai kerugian yang cukup besar dalam proyek ini berdasarkan hasil temuan sendiri oleh KPK atau berdasarkan hasil audit BPK yang menemukan adanya kerugian negara dalam proyek ini? Basaria mengklaim, ini berdasarkan hasil perhitungan BPK yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihaknya dengan melakukan penyelidikan mengapa terjadi kerugian sebesar ini.
Sementara itu terkait  proses penyidikan terhadap tersangka Mikael Kambuaya, Basaria mengaku belum dilakukan. "Untuk pemeriksaan detilnya nanti, yang bersangkutan sudah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka," katanya seraya menambahkan, tentunya dalam kasus ini tersangka tidak bekerja sendiri oleh sebab itu pihaknya masih terus mengembangkan penyelidikan.
Katanya, target sementara belum ada kita masih kembangkan penyelidikan pastinya adalah ada kerugian negara tidak mungkin tersangka bekerja sendiri.
Tambah Basaria, rencananya  Minggu depan pihanknya akan launching E-Koordination diamana program ini merupakan kerjasama antara KPK, kejaksaan dan kepolisian.
“jadi setiap surat pemberitahuan penyidikan itu dimasukkan ke dalam system, sehingga ketiganya bisa mengontrol dan tidak tebang  kasus, di samping itu KPK melihat penanganan kasus di Polda dan kejaksaan itu sampai Dimana, semisalnya ada penanganan kasus terlalu lama kita akan lihat apakah karena ada intervensi di daerah, maka lebih baik KPK diambil alih,’ pungkasnya.
Selanjutnya Basria meminta kepada Kapolda Papua  serta jajaranya untuk mendukung program-program pemerintah dalam mengawasi penyaluran dana kampung/desa melalui Bhabinkamtibmas.
“Polri juga tetap serius dalam penanganan kasus korupsi di Papua, sehingga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, karena Polri merupakan garda terdepan dalam penanganan kasus-kasus kriminal serta kasus korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya di Papua,” tuturnya. (Ridwan)

Dibaca 357 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.