Masyarakat Akan Duduki Kantor Panwas dan Kantor KPU | Pasific Pos.com

| 20 August, 2019 |

Masyarakat Akan Duduki Kantor Panwas dan Kantor KPU

Headline Penulis  Senin, 06 Maret 2017 13:23 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Para tokoh adat, tokoh pemuda, dari berbagai perwakilan distrik di Kabupaten Jayapura,, saat menghadiri pertemuan yang berlangsung di Aula Tabita Sentani, Sabtu 4/3) pekan kemarin.

 

SENTANI,- Masyarakat berjanji akan menduduki Kantor Panwaslu dan Kantor KPU, jika penyelenggara belum juga mengumumkan hasil pleno dan tetap melaksanakan rekomendasi PSU di 230 TPS yang ada di 17 distrik.
Tokoh Adat Tanah Tabi yang juga merupakan Ondoafi di Kampung Bambar, Orgenes Kaway, mengatakan jika KPU belum juga mengumumkan hasil pleno dan tetap melaksanakan PSU yang telah direkomendasikan oleh Panwaslu, maka pihaknya akan menggerakkan masyarakat untuk menduduki Kantor Panwaslu dan KPU di Kabupaten Jayapura.

“Kami lihat kalau pleno tidak dilanjutkan oleh KPU dan KPU tetap melaksanakan PSU sesuai dengan rekomendasi Panwas, maka kami akan kerahkan masyarakat untuk lumpuhkan kota sentani dan  duduki Kantor Panwaslu dan KPU,” katanya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat dari distrik dan para tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di Aula Tabita Sentani, Sabtu (4/3) pekan kemarin.
Dia, meminta agar pleno tetap dilakukan, karena mengenai pelanggaran-pelanggaran merupakan kewenangan dari DKPP dan tidak ada kaitannya dengan jumlah suara yang  perolehan oleh para kandidat.
Menurut dia, surat suara sudah sah, saksi sudah tandatangan, dan semua perhitungan suara dari setiap distrik berjalan dengan baik dan tidak ada masalah.
“Kalau itu hanya urusan KPPS, maka itu adalah urusan adminitrasi mereka sebagai penyelenggara dan jangan tunda pleno suara di tingkat KPU Kabupaten Jayapura. Kan ada aturan, hasil surat suara ditetapkan, barulah empat hari kemudian siapa yang tidak puas bisa mengajukannya. Yang menjadi persoalan sekarang pleno dihentikan tanpa alasan dan penjelasan yang jelas kepada masyarakat,” ucap Orgenes.
Orgenes, mempertanyakan kenapa pada saat pemilihan sampai perhitungan suara di tingkat TPS sampai pleno tingkat distrik semuanya berjalan aman dan lancar serta tidak ada pelanggaran yang diajukan oleh Panwas ditingkat distrik, tiba-tiba permasalahan ini disampaikan oleh Panwas di tingkat kabupaten.
“Biasanya masalah dari bawah yang dilaporkan keatas, tapi yang ini masalah dari atas dia turun ke bawah, berarti Panwas kabupaten tidak menghargai semua perangkat yang telah diutus ke 19 distrik,” katanya.
Menanggapi peryataan dari Bawaslu RI bahwa harus ada PSU di Kabupaten Jayapura, menurut Orgenes, seharusnya Bawaslu RI datang dan turun langsung ke tempat kejadian, sehingga bisa mengetahui sebenarnya permasalahan yang ada saat ini terjadi di Kabupaten Jayapura.
“Bapak dari pusat datang itu jangan ketemu orang besar, karena orang besar tidak tahu masalah di bawah. Selain itu, harus ketemu langsung di mana terjadi masalah kecurangan, karena tidak semua TPS di Kabupaten Jayapura itu bermasalah,” ucapnya. (Jems)

Dibaca 436 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.