Freeport Diminta Tidak PHK Karyawan | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

Freeport Diminta Tidak PHK Karyawan

Headline Penulis  Kamis, 02 Maret 2017 16:33 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Mathea Mamoyao

 

JAYAPURA,- Mathea Mamoyao selaku anghota DPR Papua meminta PT Freeport Indonesia untuk tidak terburu-buru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya.
Mathea anggota DPR Papua asal Kabupaten Mimika ini berpendapat pemutusan hubungan kerja saat ini tidak tepat sebab saat ini masih dalam masa negosiasi antara Freeport dengan pemerintah RI dalam 120 hari.

“Bagi saya negosiasi itu biarkan berjalan saja. Selama masa negosiasi Freeport dan Pemerintah RI, jangan cepat-cepat managemen Freeport merumahkan atau mem-PHK karyawan,” kata Mathea di ruang kerjanya, Rabu (1/3).
Sebagai tokoh perempuan Mimika dan Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea mengakui jika saat ini sudah hampir 1.000 lebih orang karyawan Freeport terkena PHK.
Menurutnya, jika managemen Freeport melakukan PHK tentu dampaknya sangat besar, yakni peningkatan pengangguran di Papua dan ekses sosial lainnya.
“Bagi saya pihak managemen dan pemerintah harus melihat hal ini dengan bijak. Mungkin bisa saja pengurangan jam kerja mereka, tapi jangan sampai di rumahkan atau di PHK, sambil menunggu kepastian. Saya percaya pemerintah dan Freeport juga punya hati untuk mencari solusinya,” ujarnya.
Dikatakan, dalam undang-undang diatur tentang kontrak karya, lebih khusus pada kontrak karya dengan dua suku besar di Mimika, yakni Kamoro dan Amungme, dimana pada saat itu keterlibatan kedua suku ini jelas dalam kontrak karya.
Namun, dalam perjalanan ini, kata Mathea, Freeport dan pemerintah tidak transparan dalam membagi prosentase baik untuk pemerintah maupun masyarakat adat.
 “Saya pada prinsipnya setuju dilihat kembali, sehingga kesejahteraan itu terdampak kepada masyarakat juga,” katanya.
Ia menyoroti UU Minerba terkait dengan keterlibatan masyarakat adat pemilik hak ulayat, perlu dilibatkan bersama pemerintah dan investor.
 “Jadi, negosiasi Freeport dengan pemerintah ini, juga harus melibatkan masyarakat adat pemilik ulayat di area tambang tersebut, dicantumkan dalam aturan,” imbuhnya. (Fani)

Dibaca 346 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.