DPR RI Dukung Papua Miliki Saham Freeport | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

DPR RI Dukung Papua Miliki Saham Freeport

Headline Penulis  Rabu, 01 Maret 2017 12:07 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

JAYAPURA,- Komisi IX DPR RI mendukung Pemerintah Provinsi Papua memiliki saham milik PT Freeport Indonesia. Jika nantinya Pemerintah Indonesia berhasil mengambilalih penguasaan aset dan saham milik PT Freeport Indonesia sebesar 51 Persen.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi IX DPR RI, Yusuf Dede ME,ST,Msi, usai silahturahmi dengan Gubernur Papua,Lukas Enembe,SIP,MSi di Resto Rumah Laut, Senin (27/2) malam.
Menurut mantan Wagub Jawa Barat itu, langka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendukung Pemerintah pusat mengusai saham PTFI sebesar 51 persen sudah tepat, meski begitu harus ada pembagian sehingga Pemprov Papua juga harus mendapat saham pada perusahan tambang terbesar di dunia.
"Pak gubernur menyampaikan bahwa tidak ada yang diistimewakan, termasuk PTFI sehingga PTFI harus bisa menerima IUPK dan kami pegang apa yang disampaikan oleh gubernur, kami juga akan memperjuangkan permintaan pemerintah provinsi terkait dengan permintaan divestasi saham, pajak bagi hasil hingga kerjasama lainnya, karena selama ini rakyat belum sejahtera dengan kehadiran PTFI, beliau jelaskan standing position pemerintah jelas mengharapkan sesuai dengan undang-undang,"ungkapnya.
Dia menjelaskan, yang disampaikan oleh Pemprov Papua bakal disampaikan dalam rapat bersama di DPR RI."Kita akan lanjutkan di rapat bersama di DPR RI,"jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH mengakui bahwa Pendapat Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua dari PTFI hanya mencapai Rp. 75 milliar, padahal nilai eksplorasi PTFI bisa mencapai ratusan triliun dalam setahun.Hal ini membuat pihaknya mendukung langka pusat untuk   menguasai saham mayoritas di PT Freeport Indonesia.
Bahkan orang nomor satu di jajaran Pemprov siap mendukung sikap pemerintah yang ingin menguasai saham mayoritas PT. Freeport Indonesia yang telah 48 tahun beroperasi sejak jaman rezim Soeharto. Sebab sektor ekonomi harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebsar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.
 “Setuju kalau Presiden Jokowi sangat mendukung untuk mengusai divestasi 51 persen dikuasai Indonesia. Karena sektor ekonomi di kuasai asing membuat ekonomi kita tertinggal jauh. Untuk itu kalau kita kuasai 51 persen saham Freeport. Maka Freeport lha  yang menjadi karyawan kita Pemerintah Indonesia karena kita kuasai sektor real,” kata Lukas  Enembe.
Sebab apabila sektor ekonomi yang dikuasai oleh asing membuat kita tertinggal jauh. “Kalau kita kuasai 51 persen saham Freeport, maka Freeportlah yang menjadi karyawan kita karena dia hanya kuasai 49 persen. Kita kuasai sektor real,"tuturnya. (Bams)

Dibaca 260 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.