Gubernur: Natalius Pigai Sebaiknya Urus Masalah HAM | Pasific Pos.com

| 23 August, 2019 |

Gubernur: Natalius Pigai Sebaiknya Urus Masalah HAM

Headline Penulis  Selasa, 28 Februari 2017 12:26 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur Papua, Lukas Enembe.

 

JAYAPURA,- Pernyataan Anggota Komisioner Komnas HAM asal Papua, Natalius Pigai terkait sikap Gubernur Lukas Enembe terkait kasus PT Freeport Indonesia yang kini menjadi buah bibir di seantero Tanah Air, direspon lansung oleh Gubernur Lukas Enembe.

Orang nomor satu di Papua itu bahkan dengan teggas meminta kepada Natalius Pigai untuk datang ke Papua dan mengurus masalah Komnas HAM (Hak Asasi Manusia).  
“Dia urus Komnas HAM. Datang selesaikan masalah HAM disini. Tugasnya dia itu bagaimana bisa selesaikan masalah HAM di Papua. tidak pernah urus. Banyak kasus Komnas HAM disini tertinggal tidak bisa ditangani,” ungkap gubernur kepada pers, Senin (27/2) kemarin.
Bahkan  Gubernur menuding Natalius tidak mengerti tentang masalah yang terjadi di Freeport. “Dia tidak mengerti tentang Freeport. Tidak ada urusan Freeport dengan Komnas HAM. Dia harus selesaikan masalah HAM masyarakat Papua banyak jadi korban. Tidak pernah HAM disini selesaikan secara baik,”tukasnya.
Sebelumnya Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengkritik sikap Gubernur Papua Lukas Enembe atas dukungannya ke pemerintah pusat agar PT Freeport Indonesia dikuasai sahamnya senilai 51 persen.
"Gubernur Lukas tidak pandai menjaga perasaan rakyat, karyawan juga perasaan sebagian besar dari kaum terdidik dan aktivis kemanusiaan termasuk perusahaan," tudinya.
Natalius mengaku ia mengetahui rencana divestasi saham 51 persen oleh pemerintah itu sudah sejak tahun 2014. Menurutnya, keinginan itu adalah permainan sekelompok elite di Jakarta yang memang memiliki kekuasaan dan uang.
Dirinya sendiri menyangsikan jika memang nantinya Freeport dikuasai oleh Jakarta, maka masalah di Papua akan rampung. "Apakah semua masalah selesai? Tidak akan ada lagi pelanggaran HAM? Putra-putri Papua diperkerjakan? atau Freeport (akan) bekerja profesional tidak mendanai operasi militer?" kata Natalius.
Diketahui Gubernur Papua Lukas mendukung langkah Pemerintah Pusat yang ingin menguasai saham mayoritas di PT Freeport Indonesia. Papua siap mendukung sikap pemerintah yang ingin menguasai saham mayoritas PT. Freeport Indonesia yang telah 48 tahun beroperasi sejak jaman rezim Soeharto.
Sebab sektor ekonomi harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebsar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Setuju kalau Presiden Jokowi sangat mendukung untuk mengusai divestasi 51 persen dikuasai Indonesia. Karena sektor ekonomi di kuasai asing membuat ekonomi kita tertinggal jauh. Untuk itu kalau kita kuasai 51 persen saham Freeport. Maka Freeport lha  yang menjadi karyawan kita Pemerintah Indonesia karena kita kuasai sektor real,” kata Lukas  ketika memberikan sambutan  pada pertemuan tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan se Papua dan Papua Barat di Jayapura, Selasa (21/2).  
Dirinya mendukung penuh Pemerintah Indonesia meninggalkan Kontrak Karya dan menuju ke IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). “Jadi kalau pemerintah inginkan kita Pemerintah Papua mendukung itu karena akan berdampak pada pengelolaan Freeport dengan melihat kepentingan Papua,”ujarnya.
Sebab ia melihat dengan Jakarta mungkin lebih gampang/mudah  Papua saling mengatur. Tetapi dengan Freeport dengan Amerika itu sedikit susah. “Karena dengan ijin kontrak karya justru wilayah kita NKRI sebagian besar dikuasai oleh negara lain. Dia mengatur semaunya dan tidak melihat kepentingan nasional kita. Oleh karena itu prinsipnya kita menyetujui langkah – langkah pemerintah untuk dikuasai oleh pemerintah dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat,”tegasnya.
Sebab apabila sektor ekonomi yang dikuasai oleh asing membuat kita tertinggal jauh. “Kalau kita kuasai 51 persen saham Freeport, maka Freeportlah yang menjadi karyawan kita karena dia hanya kuasai 49 persen. Kita kuasai sektor real,"tuturnya.
Orang nomor satu di Papua ini menegaskan, sebagai perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia, Freeport harus tunduk dan taat terhadap aturan yang berlaku, terlebih karena perusahaan tambang terbesar dunia ini sudah banyak meraup keuntungan dari hasil mengeksplorasi kekayaan alam Papua.
"Ini sudah waktunya setelah 48 tahun Freeport menambang di Papua, sudah waktunya dia tunduk dan taat kepada UU di Indonesia. Ini wajib hukumnya karena UU Nomor 4 tahun 2009 ditambah dengan Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2017, Freeport harus tunduk pada itu, Freeport sudah banyak ambil (kekayaan alam Papua),"tukasnya. (Bams)

Dibaca 770 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX