Hari Ini, Kuasa Hukum Nasdem Laporkan KPU Beserta Panwas Jayapura Ke DKPP Dan KPU RI | Pasific Pos.com

| 21 May, 2019 |

Hari Ini, Kuasa Hukum Nasdem Laporkan KPU Beserta Panwas Jayapura Ke DKPP Dan KPU RI

Headline Penulis  Senin, 27 Februari 2017 12:24 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Hukum Dan Advokasi Partai Nasdem, Taufik Basyari

 

Jakarta- Hari ini, Senin (27/2), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Hukum Dan Advokasi Partai Nasdem, Taufik Basyari, akan mendatangi Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Komisi Pemilihan Umum-Republik Indonesia (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tujuan kedatangan pihaknya ke kantor DKPP, KPU-RI juga Bawaslu guna melaporkan tindakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, Maria L. Mokay dan Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jayapura, Ronald Manoac yang memberhentikan pleno surat suara tingkat KPU pada Jumat (24/2) lalu, tanpa dasar hukum yang kuat dan penjelasan kepada pihaknya dalam hal ini Tim Pasangan Calon (Paslon) Bupati Dan Wakil Bupati Jayapura nomor urut 2, Mathius Awoitauw-Giri Wijantoro (Mario).   
“Kami lihat, apa yang dilakukan KPU dan Panwas Kabupaten Jayapura ini benar-benar adalah satu pelanggaran hukum, dimana seharusnya mereka melaksanakan Pleno sampai pada Jumat (24/2) lalu. Tapi pada kenyataannya, pleno tersebut diberhentikan tanpa ada kejelasan sampai saat ini. Untuk itu, besok (Hari ini-Red) saya akan mendatangi kantor DKPP, KPU-RI juga Bawaslu untuk melaporkan tindakan ketua KPU dan Panwas Kabupaten Jayapura ini yang sudah melanggar aturan dalam Penyelenggaran Pilkada,”ungkap Taufik saat menggelar Jumpa Pers di Hotel Mercure Ancol, Minggu (26/2) Kemarin.
Lebih lanjut, kata Taufik alasan mendasar yang digunakan KPU untuk menjalankan atau mendengarkan rekomendasi Panwas untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dinilai tidak ada dasar hukumnya karena PSU sudah melewati batas waktu.
Menurut Taufik, alasan KPU tentang adanya perbedaan antara ketua KPPS dengan SK-KPU merupakan persoalan internal yang tidak ada kaitannya dengan psangan calon dan juga tidak ada kaitannya dengan hasil suara yang didapatkan di Kabupaten Jayapura.
“Sebab dari pantauan kami, proses pemungutan suara berjalan aman, pemilih datang ke TPS, Saksi-saksi dari tiap kandidat menandatangani, tidak ada keberatan ditingkat TPS dan ditingkat Distrik pun tidak ada keberatan,”katanya.
“Sehingga, alasan yang saat ini dikemukakan KPU dan Panwas sampai memunculkan ide untuk melakukan PSU adalah alasan yang mengada-ngada untuk menghalangi serta membatalkan hasil Pilkada di Kabupaten Jayapura,”cetusnya.
Menyikapi langkah yang diambil KPUDan Panwas Kabupaten Jayapura maka pihaknya, Sabtu (25/2) Kemarin melakukan pelaporam ke KPU Provinsi Papua dan meminta KPU Provinsi untuk mengambilalih proses pleno dari KPU Kabupaten Jayapura sebab pihaknya menganggap jika KPU Kabupaten Jayapura tidak netral.
“Nah, hari ini juga kita akan meminta KPU-RI untuk memantau langsung proses Pilkada di Kabupaten Jayapura serta meminta Bawaslu untuk ikut melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya Pilkada Kabupaten Jayapura. Dengan harapan, Pilkada Kabupaten Jayapura bisa kembali berjalan kembali dengan aman, baik dan lancar,”tutupnya. (Jems)

Dibaca 353 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.