Bupati Biak Thomas Ondi Kembali Diperiksa | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Bupati Biak Thomas Ondi Kembali Diperiksa

Headline Penulis  Rabu, 22 Februari 2017 14:10 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Bupati Biak Numfor, Thomas Alfa Edison Ondi

 

JAYAPURA,- Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Kabupaten Biak Numfor, Thomas Alfa Edison Ondi, Senin (20/3) kemarin, sebagai tersangka penyalahgunaan APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011-2013.

Pemeriksaan tersebut sempat tertunda dikarenakan pada tanggal 30 Januari 2017, Bupati Biak Numfor Sdr. Thomas Alfa Edison Ondi sedang di rawat di rumah sakit Siloam Makassar, karena menjalani operasi gigi.
Hal Ini dibenarkan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, S.H., HP dalam press reales yang diterima wartaplus.com, Selasa (21/2) pagi.
Dikatannya, pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih 5 jam yaitu pukul 10.00 WIT hingga 15.00 WIT. “Namun pada jam 15.00 WIT, Thomas Alfa Edison Ondi mengalami sakit pada bekas operasi gigi geraham belakang akibat operasi yang dilakukan di rumah sakit Siloam Makassar. Sehingga pemeriksaan dihentikan oleh penyidik. Selanjutnya penyidik Polda Papua akan mengagendakan kembali pemeriksaan lanjutan Bupati Biak Sdr. Thomas Alfa Edison Ondi,”ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Bupati Biak Numfor Sdr. Thomas Alfa Edison Ondi dimintai keterangan oleh penyidik Polda Papua sebanyak 32 pertanyaan dengan materi pemeriksaan seputar tentang identitas pribadi, tugas dan tanggung jawab pada saat menjadi Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011-2013 dan tentang materi pokok penyalahgunaan APBD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011-2013.
Untuk diketahui, Thomas Alfa Edison Ondi terlibat tindak pidana korupsi pada Kabupaten Mamberamo Raya TA. 2011 s/d 2013 pada saat beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2011- 2013.
Bupati Biak Numfor Sdr. Thomas Alfa Edison Ondi diduga telah melanggar pasal 2 dan 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 (1) KUHPidana dan Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tantang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Ungkap dia, lamanya penanganan perkara tersebut dikarenakan proses audit kerugian keuangan Negara karena mencakup 3 tahun anggaran dan besaran kerugian negara yang ditimbulkan.
Selain itu langkah-langkah kepolisian dalam penyidikan ini adalah telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 (dua puluh) saksi, melakukan penyitaan terhadap 75 (tujuh puluh lima) barang bukti, telah mendapat hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Provinsi Papua. Dan telah melakukan pemeriksaan ahli auditor dari BPKP, Ahli Keuangan Negara-Daerah Kemdagri, menerima LHA dari PPATK. (Ridwan/Fani)

Dibaca 874 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.