Dugaan Korupsi Salah Satu Bentuk Pembunuhan Karakter | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Dugaan Korupsi Salah Satu Bentuk Pembunuhan Karakter

Headline Penulis  Selasa, 21 Februari 2017 14:04 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Dugaan tindak pidana korupsi (proyek fiktif) pengadaan pekerjaan peningkatan ruas jalan Kemiri-Depapre senilai Rp 89,5 miliar. Dengan dugaan kerugian negara mencapai  Rp 42 miliar seperti yang disebutkan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah melalui media masa beberapa waktu lalu, diduga hanya sebuah upaya untuk membunuh karakter Gubernur sebagai tokoh pemimpin pembangunan Papua dan juga hanya sebagai skenario pihak-pihak tertentu untuk menurunkan elektabilitas, popularitas dan bahkan hanya untuk mencekal langkah beliau (Lukas Enembe) maju sebagai calon gubernur Papua di periode 2018/2022. "Kami mencurigai ada pihak-pihak yang bermain di belakang kasus ini,"  ujar Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan Papua (GP4) dalam keterangan pers yang diterima redaksi semalam.

Lanjutnya, indikasi adanya skenario seperti yang menjadi kecurigaan kami didasarkan atas langkah KPK yang diduga terlalu dini menetapkan kepala Dinas PU provinsi Papua sebagai tersangka tanpa melalui beberapa tahapan yang umum diketahui biasa dipakai oleh KPK dalam mengusut dugaan adanya tindak pidana korupsi atau juga dalam menetapkan orang sebagai tersangka.
Kita ketahui bahwa dalam penegakan hukum yang sering dipakai oleh KPK selalu melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau juga adanya penyadapan telpon atau juga berdasarkan temuan BPK. Setelah adanya bukti awal yang kuat melalui OTT dan penetapan tersangka baru kemudian  dilakukan penggeledahan untuk melengkapi berkas.  
Pertanyaan yang muncul sekarang kenapa tanpa melalui berbagai tahapan seperti yang diketahui umum sering digunakan KPK  seperti disebutkan diatas namun KPK langsung menetapkan Kepala Dinas PU Papua sebagai tersangka? Laporan BPK saja belum keluar, laporan apa yang dipakai KPK untuk melakukan penggeledahan atau menetapkan tersangka.
Dari laporan yang disampaikan oleh kadis PU bahwa bukankah proyek dimaksud sedang di kerjakan? Selanjutnya mengapa pihak pengusaha yang sebenarnya sebagai oknum yang paling mengetahui tentang pelaksanaan proyek dimaksud tidak di tetapkan sebagai tersangka? Kenapa pihak ULP, LPSE, Konsultan Pengawas, yang juga berperan langsung dalam pengadaan, pengawasan dan pelaksanaan Proyek tidak di periksa dan kalau terbukti ditetapkan sebagai tersangka?
Keanehan berikut yang kami lihat adalah pernyataan juru bicara KPK yang menyatakan anggaran pembangunan tersebut bersumber dari APBD perubahan Papua tahun  2015. Pertanyaannya sekarang apakah benar anggaran tersebut berasal dari APBD perubahan Papua tahun 2015? Kalau benar berasal dari anggaran perubahan mengapa DPRP tidak mengetahuinya?
KPK harus jujur bahwa anggaran tersebut berasal dari DAK. DAK atau Dana Alokasi Khusus adalah Dana  yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus  bersifat khusus (specific grant). Artinya penggunaan dana tersebut berdasarkan atas petunjuk atau kebijakan dari pihak pemberi. Dalam hal ini pemerintah Pusat.
Berdasarkan berbagai dugaan kami diatas, dengan ini kami seluruh komponen pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan Papua (GP4) menyatakan;
1.    Kami mengutuk dan mengecam tindakan berbagai pihak yang sedang merongrong dan melemahkan kepemimpinan Gubernur Papua bapak Lukas Enembe yang sedang membangun Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera menuju Indonesai Hebat.
2.    Provinsi Papua sedang mempersiapkan dirinya untuk memasuki pemilihan gubernur Papua tahun 2018. Adanya skenario pihak-pihak tertentu  seperti yang menjadi dugaan kami  sedang bermain dibalik kasus ini untuk menjebak gubernur Papua bapak Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi hanya akan memperkeruh situasi kemananan dan ketertiban di Papua.
3.    Kami juga meminta elite-elite Partai politik di pusat yang ada di lingkaran Pemerintah agar tidak melakukan  politik balas dendam dengan mengkriminalisasi tokoh-tokoh kader partai politik diluar Partai Koalisi pendukung pemerintah salah satunya seperti gubernur Papua bapak Lukas Enembe yang juga adalah salah satu kader terbaik partai Demokrat yang sedang memimpin Papua.
4.    Kami meminta Presiden RI,  Bapak Ir. H. Joko Widodo  agar segera melihat masalah ini secara serius.  Pemanggilan Gubernur Papua bapak Lukas Enembe sebagai saksi atau kemungkinan akan ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam proyek ini hanyalah akal-akalan dari pihak–pihak yang tidak bertanggungjawab guna mencekal langkah beliau untuk maju kembali sebagai Cagub dalam pemilu serempak ditahun 2018. Upaya merekayasa kasus korupsi ini dengan meilibatkan gubernur hanya akan membuka ruang baru bagi terjadinya konflik yang sangat serius di Papua yang akhirnya berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk terganggunya pembangunan di Papua.
5.    Pemerintah Pusat harus sadar bahwa, sikap pemerintah Pusat yang menunda Pembahasan draft rancangan UU Otsus Plus Papua,  Tidak diterimanya usulan pembagian dana bagi hasil dari PT. Freeport Indonesia, ditolaknya penetapan orang Papua sebagai Presdir PT. Freeport Indonesia, dialihkannya pembangunan Smeelter ke Gresik Jawa Timur dan ditolaknya berbagai peraturan daerah khusus yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk melaksanakan amanat Otsus telah menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan kekecewaan hingga menimbulkan luka di hati rakyat Papua yang mendalam terhadap pemerintah Pusat.
6.    Sekali lagi perlu di tegaskan bahwa, ketidakpercayaan  orang Papua terhadap pemerintah pusat telah memuncak, untuk itu kami meminta bapak presiden untuk melihat masalah ini secara serius dan segera mengambil langkah-langkah yang konkrit untuk memperbaiki hubungan baik dengan gubernur Papua dan juga untuk membangun kembali kepercayaan rakyat Papua terhadap pemerintah Pusat.
7.    Jika skenario ini terus berlanjut dan Gubernur Papua di tetapkan sebagai tersangka dengan berbagai rekayasa dan konspirasi kotor maka, kami Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan Papua bersama seluruh rakyat Papua akan melakukan Boikot terhadap berbagai kebijakan pemerintah Pusat dengan memberikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah Pusat.
8.    Selain beberapa point sikap diatas, pada kesempatan ini kami juga meminta kepada Gubernur Papua dan Papua Barat agar segera mengumpulkan seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Papua termasuk para bakal calon gubernur maupun wakil gubernur untuk merumuskan sejumlah agenda-agenda konkrit, praktis untuk melaksanakan amanat UU Otonomi Khusus Papua yang pelaksanaanya tinggal 9 tahun lagi. Termasuk didalamnya untuk mendesak Bapak presiden Republik Indonesia agar segera mengakomodir rancangan UU Otsus Plus sebagai prioritas Prolegnas di tahun 2017.  
Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh,  Sudin Rettob, Spd.I (Ketua GEMA MA Provinsi Papua), Benyamin Gurik Ketua (Ketua KNPI Kota Jayapura), Irjii Matdoan, ST, MT (Ketua Badan Koordinasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia - Provinsi Papua), Yusak Rabrageri (Ketua Pemuda Maisirei Prov. Papua), M. Anwar Kelilauw, S.Pd (Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia –GPII - Provinsi Papua), Janny Q. Krey, S.Sos, (Sekum GAMKI Prov. Papua), Doni D. Gobai, ST (Ketua BEM UNCEN), Imam Alfian (Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah – IMM - Prov. Papua) dan Herman Tjoleng (GP Ansor Prov. Papua). (Fani)

Dibaca 333 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.