Gubernur Harap Smelter Dibangun di Papua | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Gubernur Harap Smelter Dibangun di Papua

Headline Penulis  Senin, 20 Februari 2017 12:31 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH

 

JAYAPURA,- Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tetap mengharapkan PT Freport Indonesia (PTFI) untuk tetap membangun smelter di Papua.
"Kita harapkan PTFI segera membangun industri smelter di Kabupaten Mimika. Itu sangat penting untuk kita. Kebijakan kita dalam hal pengelolaan tambang minerba, apalagi tambang emas maka di hilirnya harus ada industri smelter sehingga daerah bisa lebih berkembang," katanya.

Gubernur mengaku, dalam waktu dekat akan bertemu dengan Menteri ESDM, Ignasius Jonan untuk membahas hal ini, mengingat perubahan kontrak karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus.
“Kondisi PTFI yang terjadi belakangan ini, tidak membuat kami berubah sikap, konsep dan pikiran kita belum terjawab yakni pembangunan smelter, kenapa harus bangun di Gresik, hingga kini disana belum dibangun juga,”ungkapnya usai peresmian menara lonceng dan talud Gereja Katedral Kristus Raja Jayapura,kemarin.
Meski saat ini Presdir PTFI, Cheppy Hakim telah mundur, Gubernur menilai tidak mempengaruhi tuntutan orang Papua agar perusahan tambang tersebut membangun smelter di Papua.”Saya juga baru dengar dari media, kalau dia mundur, yang jelas tidak mempengaruhi tuntutan kami,”bebernya.
Gubernur menilai sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2009, yang mana mengatur tentang pertambangan dan mineral serta batubara dimana memberikan ruang bagi pihaknya untuk terlibat dalam pembahasan kontrak.
Pihaknya juga mengingatkan tentang hasil putusan pengadilan pajak Jakarta yang meminta PTFI membayar Pajak Air Permukaan sebesar Rp. 3,5 trilliun.”Kita kemarin ditanya apakah kita yang menggugat, tetapi, saya tegaskan  PTFI yang gugat kita di pengadilan pajak, karena temuan BPK ada piutang PAP, dan kita berperkara hampir 2 tahun, mereka gunakan banyak pegacara dalam dan luar negeri, tetapi pada tanggal 17 Januari lalu kita menang gugatan dan tidak ada  keringanan lagi mereka harus bayar,”pungkasnya. (Bams)

Dibaca 227 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX