Kasus PU Pintu Masuk KPK Bongkar Kasus Korupsi di Papua | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

Kasus PU Pintu Masuk KPK Bongkar Kasus Korupsi di Papua

Headline Penulis  Senin, 06 Februari 2017 13:17 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Mandenas

 

JAYAPURA,- Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Mandenas mengatakan, dengan penetapkan MK selaku Kepala Dinas PU Papua sebagai tersangak oleh KPK Jumat (03/02), bisa menjadi pintu masuk mengusut berbagai kasus dugaan korupsi lainnya.

Yan Mandenas mengatakan, sebaiknya MK "bernyanyi" dan mau bekerja sama memberikan keterangan sebenar-benarnya atau menjadi justice collaborator.
“Kalau dilihat dari kasus ini, saya yakin bukan hanya melibatkan kadis PU saja, tapi masih melibatkan pihak lain,” jelasnya kepada wartawan, Minggu (05/02) kemarin.
Katanya, selama ini dinas PU merupakan Mitra kerja DPR Papua, jadi dirinya memahami apa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka pembangunan infrastruktir, terutama dalam penyerapan anggaran.
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu yakin kasus ini tak hanya melibatkan MK. Akan muncul satu persatu dalam tersangka lain. Apalagi kini KPK mengembangkan kasus itu dan memeriksa sembila orang saksi.
“kami tau kebijakan yang dikelurkan oleh MK apalagi terkait dengan anggaran, sehingga dalam kasus ini bukan hanya MK yang ditetapkan sebagi tersangak melainkan adanya keterlibatan pihak lain,” ujarnya.
Ia mengharapkan, adanya keterbukaan dari MK untuk mengukap fakta-fakta dan dapat bekerja sama dengan pihak KPK dalam kasus ini, sehingga dapat mengetahui siapa-siapa saja yang bermain dalam kasus tersebut.
 “Saya pikir ibaratnya seperti bagi-bagi kue, karena dalam kasus ini kerugian Negara mencapai 43 Milliar, tidak mungkin kadis PU atur sendiri, pasti ada yang lain juga terima, yang penting sejauh mana saksi lain mengungkapkan fakta dan MK bisa lebih berperan untuk menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya dan kesaksian yang benar, maka akan muncul para tersangka baru,” jelasnya.
"Saya harap tak ada rekayasa dalam penyelidikan KPK. Biarkan jalan sampai tuntas. Jangan sampai ada rekayasa konflik di daerah yang menghambat penyelidikan. Kebiasan elit selama ini, memainkan isu yang kurang baik untuk menghambat proses hukum korupsi di Papua," imbuhnya.
Diketahui, KPK menetapkan kepala dinas Pekerjaan Umum Papua, Mikael Kambuaya sebagai tersangka. Dia disangka melakukan korupsi di proyek pembangunan Jalan Kemiri-Depapre.
"Terkait pengadaan pembangunan ruas Jalan Kemiri-Depapre dengan APBD Perubahan tahun 2015 provinsi Papua kasus dapat ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Dalam hal ini KPK menetapkan MK (Mikael Kambuaya) kepala dinas PU sebagai tersangka.
Tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengguna anggaran untuk memperkaya dirinya sendiri. Dalam proyek senilai Rp 89,5 miliar ini, KPK menduga ada indikasi kerugian negara senilai Rp 42 miliar.
Mikael disangkakan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 undang-undang No 20/2001 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat kesatu KUHP. (Ridwan)

Dibaca 340 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.