Hadapi Pemeriksaan BPK, Kadis Dilarang Keluar Daerah | Pasific Pos.com

| 24 July, 2019 |

Hadapi Pemeriksaan BPK, Kadis Dilarang Keluar Daerah

Headline Penulis  Selasa, 31 Januari 2017 10:03 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elisa Auri saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin kemarin.
 

JAYAPURA,- Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua kabarnya akan memeriksa keuangan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 25 hari kedepan, terhitung sejak 1 Februari 2017 besok.
Terkait dengan hal itu, Pemerintah Provinsi Papua memberikan larangan kepada Kepala SKPD maupun staf untuk tidak melakukan dinas luar daerah selama BKP melakukan pemeriksaan keuangan SKPD.

ìberkenaan dengan masuknya tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua yang akan melakukan audit awal pelaksanaan program kerja tahun 2016 lalu. Untuk itu, saya mengharapkan kepada semua pimpinan SKPD dan staf yang mempunyai tugas untuk menyiapkan dokumen, agar tidak meninggalkan tempat tugas selama 25 hari masa pemeriksaan BPK,î ujar Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Elisa Auri, dalam apel Senin (30/1) pagi, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Dikatakan, tim BPK RI akan diterima langsung oleh bapak Sekda Papua, untuk seterusnya kita lanjutkan kepada SKPD mengenai dokumen apa yang perlu disiapkan untuk pelaporan pelaksanaan di 2016 lalu.
Sementara berkenaan dengan pemeriksaan tersebut, Elisa berharap seluruh SKPD dapat memberikan informasi dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan data yang diminta oleh BPK.
ìKita harus ingat pemeriksaan kali ini untuk pertahankan opini BPK yang sudah kita raih di 2015. Dimana pada 2015 kita mendapatka opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saya harap kita bisa mempertahankan opini ini dengan pemberian informasi yang baik dari SKPD,î harapnya.
Sebelumnya, keberhasilan Pemerintah Provinsi Papua meraih predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan di 2015 lalu, ingin terus dipertahankan oleh Gubernur Lukas Enembe.
Orang nomor satu di Papua itu menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah agar mempertahankan opini terbaik yang telah diraih itu.
Diantaranya, dengan menyelenggarakan sistem pengendalian intern atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (Bams)

Dibaca 316 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.