Penaggung Pajak RW Resmi Dibebaskan | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

Penaggung Pajak RW Resmi Dibebaskan

Headline Penulis  Jumat, 27 Januari 2017 08:34 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Kanwil DJP Papua dan Maluku saat menggelar jumpa pers.

 

JAYAPURA, - Kanwil DJP Papua dan Maluku resmi membebaskan penaggung pajak dari PT. TS berinisial RW karena memanfaatkan amnesti pajak dengan mambayar uang tebusan.
"RW bebas setelah melunasi pokok pajak yang menjadi tunggakan pajak, biaya penagihan, dan biaya lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Kakanwil DJP Papua dan Maluku Eka Sila Kusna Jaya dalam jumpa pers di Kanwil DJP Papua dan Maluku, Kota Jayapura, Papua, pada Kamis (26/1).

Ia mengatakan RW sudah menjalani penyanderaan (gijzeling) selama tujuh hari terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai 25 Januari 2017 di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Abepura.
"Rincian pembayaran yang telah dilakukan wajib pajak adalah satu setoran e-billing untuk tebusan amnesti pajak, 54 setoran e-billing ketepatan pajak dengan pokok utang pajak sebesar Rp23 miliar lebih, dan satu setoran bukan pajak atas biaya penagihan," katanya.
Diakuinya pengampunan pajak sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2016 yang mengatur amnesti pajak. Pasal 8 ayat 3 mengatur pengampunan pajak, wajib pajak harus memenuhi persyaratan membayar uang tebusan dan melunasi seluruh tunggakan pajak.
"Sesuai pasal 1 menyatakan tunggakan pajak yang dimaksud adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak yang diatur dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan," katanya.
Diakuinya, RW ketahuan tidak membayar pajak setelah dilakukan pemeriksdaan pokok utang pajak dari tahun 2006 hingga 2009, setelah dilakukan pendekatan persuasif barulah pada 2012 dilakukan pemeriksaan.
Menurutnya banyak modus yang dilakukan wajib pajak. Diantaranya modus yang dilakukan berupa perusahaan lama tapi dibuat baru, dan melarikan diri untuk menghindar dari wajib pajak.
Tentunya, sambung Eka yang dilakukan penaggung pajak tidak lepas dari peran aktif dari pihak Kanwil DJP Papua dan Maluku bersama KPP Pratama Jayapura, Polda Papua, Badan Intelijen Daerah Papua, Kanwil Kemenkumham dan Lapas Abepura Jayapura.
"Kepada seluruh wajib pajak yang belum memanfaatkan amnesti pajak agar segera memanfaatkan program dimaksud. Ada tiga lagi yang akan dilakukan saspek terhadap penunggak pajak," ujarnya.
"Dalam waktu dekat akan dieksekusi apabila tidak ada pembayaran. Melakukan tindakan aktif. Tiga itu prioritas. Sekitar 100 miliar lebih," ujar Eka menambahkan. (Ramah)

Dibaca 329 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.