Kasus Jual Beli Jabatan Jangan Sampai Terjadi di Papua | Pasific Pos.com

| 18 September, 2019 |

Kasus Jual Beli Jabatan Jangan Sampai Terjadi di Papua

Headline Penulis  Jumat, 27 Januari 2017 08:31 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Anggota DPR Papua, Tan Wie Long

 

Jayapura,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memperingatkan pejabat negara agar tidak menjual beli jabatan. Peringatan tersebut keluar lantaran  terjadi kasus jual beli jabatan hingga membuat Bupati Klaten baru-baru ini ditangkap oleh KPK.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR Papua, Tan Wie Long meminta kepada seluruh kepala daerah harus hati-hati dan tidak melakukan jual beli jabatan.

“Jual beli jabatan ini, kami tidak menghendaki terjadi di Provinsi Papua, termasuk kabupaten/kota. Jadi, kepala daerah harus hati-hati dan tidak melakukan ini,” Tan Wie Long, kepada Wartawan di ruang kerjanya, Kamis (26/1).
Politisi Partai Golkar ini menegaskan, pasca kasus di Kabupaten Klaten itu, kini KPK berupaya memberantas jual beli jabatan di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.
“Lelang jabatan maupun seleksi jabatan terutama eselon II ini yang harus diduduki oleh seseorang itu, perlu  dilakukan secara transparan dan terbuka. bila perlu harus ada pengawasan baik internal maupun eksternal agar secara transparan dan terbuka diketahui publik dan betul-betul murni dilaksanakan  sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), “ ujar Tan panggilan akrabnya.
Namun Tan Wie Long berharap,  peristiwa yang terjadi di Kabupaten Klaten terkait jual beli jabatan itu, jangan terjadi di Papua. “Ini yang kami harapkan jangan sampai terjadi. Sementara untuk jual beli jabatan jangan hanya menjadi isu. Ini khan kita hanya mendengar issu, kita perlu data-data dan bukti apa yang menjadi persoalan yang kita dengar itu.  Kalau bisa silahkan menyampaikan kepada kami secara tertulis dan disertai dengan bukti-bukti,” ucapnya.
Terkait soal kasus jual beli jabatan itu, mantan Ketua DPRD Memberamo Raya ini menambahkan, bahwa ini merupakan persoalan yang tidak bisa diabaikan.  Namun pihaknya tidak bisa mengambil sikap untuk menindaklanjhuti hal-hal yang sifatnya masih dugaan atau rumor saja.
“Kasus jual-beli jabatan aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu fokus KPK di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2017, “ pungkasnya. (TIARA)

Dibaca 253 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.