Kalah di Sidang PAP, Pelajaran Bagi PTFI | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Kalah di Sidang PAP, Pelajaran Bagi PTFI

Headline Penulis  Senin, 23 Januari 2017 10:08 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty

 

JAYAPURA,- - Putusan sidang gugatan PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Pengadilan Pajak Jakarta, terkait Pajak Air Permukaan (PAP) yang dimenangkan Pemprov Papua merupakan satu pembelajaran bagi perusahaan tambang emas raksasa tersebut.

Hal itu dikatakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Papua Elia Loupatty, kepada pers di Kantor Gubernur Papua, Jumat (20/1). Katanya lagi, jika Pemerintah Provini Papua dihormati, pihaknya merasa tidak akan ada gugatan dari PT. Freeport Indonesia.
“Karena sidang PAP itu penggugatnya adalah PTFI dan kami Pemprov sebagai yang tergugat. Karena itu, kami jelaskan Perda kami dan bersyukur majelis dari sidang pajak ini bisa menetapkan bahwa mereka (Freeport) harus mengikuti Perda kami,” jelasnya kepada wartawan di Jayapura akhir pekan kemarin.
Menurut dia, dengan adanya peristiwa itu, PTFI diharapkan dapat membina hubungan yang lebih baik dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. “Sebab bagaimana pun dengan menggugat di pengadilan pajak, setidak-tidaknya PTFI sedang menguji rakyat dan pemprov Papua. Sehingga menurut saya, kita harus saling menghormati dan menghargai. Karena jika ada perasaan hormat tidak mungkin masalah ini masuk di persidangan,” ujarnya.
Apalagi, kata dia, Pemprov Papua tak mungkin asal-asalan menetapkan aturan. Tetapi selalu menetapkan aturan dengan mengacu pada salah satu dasar hukum yang kuat.
“Karenanya, kepada PTFI saya rasa dengan keputusan seperti ini sekali lagi saja jak kita bina hubungan lebih baik dan kalau memang menjadi hak daerah jangan di diskusikan lagi”.
“Sebab penyerahan kewajiban kepada daerah, tidak seberapa dibandingkan dengan pendapatan PTFI. Dan itu kami gunakan untuk kepentingan banyak orang atau kami bagi kepada kabupaten dan kota dan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.
Sebelumnya, setelah kalah dalam gugatan di Pengadilan Pajak Jakarta, PTFI diinta segera membayar PAP senilai Rp2 triliun lebih kepada Pemprov Papua. Hal ini disampaikan Ketua DPR Papua Yunus Wonda di Jayapura, kemarin.
Ia juga meminta PTFI untuk tidak perlu naik banding atas putusan tersebut. Karena hal demikian sudah menjadi hak rakyat Papua yang harus dikembalikan. (Bams)

Dibaca 392 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.