150 Rekomendasi HAM Indonesia Diterima Anggota PBB | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

150 Rekomendasi HAM Indonesia Diterima Anggota PBB

Headline Penulis  Jumat, 20 Januari 2017 05:59 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty pada, ketika memberikan sambutan pada kegiatan jaring masukan daerah penyusunan laporan nasional Universal Periodic Revie (UPR) Dewann HAM, Kamis (19/1).

 

JAYAPURA,- Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyampaikan proses perkembangan Universal Periodic Revie (UPR) ke Dewan HAM PBB.
Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang berkomitmen melakukan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan dan pemajuam HAM bagi masyarakat Indonesia.

Meski demikian, Indonesia sendiri telah dinilai implementasi HAM pada siklus pertama di 2008 dan kedua di 2012. Pada siklus kedua tersebut, Indonesia telah menerima 180 rekomendasi (150 diterima, 30 ditolak) dari 74 negara anggota PBB.
“Dari semua rekomendasi yang diterima tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 15 cluster, diantaranya ratifikasi instrumen internasional HAM; penguatan institusi HAM, pendidikan dan pelatihan HAM, Ranham dan kemitraan; hak anak, perempuan dan kelompok rentan lainnya, kebebasan beragama; serta hak atas pendidikan dan kesehatan”.
“Kemudian, kerja sama dengan mekanisme HAM PBB, keadilan dan penegakkan hukum, revisi KUHP, perdagangan orang, pembela HAM, kemiskinan dan hak ekonomi sosial, Papua, pekerja migran, kerja sama regional di bidang HAM serta kebebasan menyatakan pendapat,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty pada, kegiatan jaring masukan daerah penyusunan laporan nasional Universal Periodic Revie (UPR) Dewann HAM dan persiapan kunjungan pelapor khusus dewan untuk hak atas kesehatan, di Jayapura, Kamis (19/1).
Sementara terkait, rekomendasi Papua, lanjut dia, ada hal yang menjadi perhatian untuk dapat ditindak lanjuti, yaitu mengenai penyelesaian kasus HAM di Papua dan akses kepada Palang Merah Internasional ke Papua.
“Sebab dari rekomendasi yang disampaikan itu, perlu dilihat sebagai harapan baik oleh berbagai negara anggota PBB yang selama ini mendukung transformasi demokratis dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan dan pemajuan HAM di Indonesia, khususnya di Papua,” kata dia.
Sementara itu, UPR adalah proses yang dengan melibatkan penilaian terhadap implementasi HAM dari semua negara anggota PBB yang dilakukan 4 tahun sekali.
UPR merupakan mekanisme penilaian dibawah naungan Dewan HAM yang memberikan kesempatan bagi setiap negara untuk menyatakan tindakan apa yang telah dilakukan, guna memperbaiki situasi HAM dan memenuhi kewajiban HAM di negara anggota PBB. Sebagai salah satu fitur utama dari Dewan, UPR dirancang untuk menjamin perlakuan yang sama bagi setiap negara ketika situasi HAM mereka dinilai. (Bams)

Dibaca 486 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.