Freeport Tidak Ekspor Konsentrat, Ganggu Perekonomian Daerah | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

Freeport Tidak Ekspor Konsentrat, Ganggu Perekonomian Daerah

Headline Penulis  Rabu, 11 Januari 2017 05:59 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Nampak aktifitas di tambang PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.

 

JAYAPURA,- Perpanjangan izin ekspor konsentrat Freeport akan berakhir 12 Januari 2017. Pemerintah Provinsi Papua mengkhawatirkan dampak negatif tak beroperasinya perusahaan tambang emas raksasa tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan (Disnakerduk) Papua Yan Piet Rawar yang dikonfirmasi, Selasa kemarin menilai,  tak beroperasinya Freeport berpotensi menganggu perekonomian Nasional maupun Papua sendiri. “Freeport tidak beropeasi sangat berpengaruh besar mengganggu perekonomian,” jelasnya.

Selain itu, dari sisi ketenagakerjaan, pihaknya mengkhawatirkan potensi kebijakan rasionalisasi anggaran yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK), karena konsekuensi atas penghentian ekspor konsentrat tersebut.
Apalagi perusahaan raksasa tersebut mempekerjakan sekitar 4.000 – 5.000 pekerja asli Papua, dengan total 30 ribu tenaga kerja, sampai dengan kontraktor maupun sub kontraktor.
“Sehingga kami Pemprov Papua dari sisi tenaga kerja mengharapkan tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja. Ini artinya perusahaan harus berjalan terus. Tapi sisi lain, kami minta Freeport juga bisa segera memenuhi permintaan pusat untuk membangun smelter. Sehingga ijin konsentrat bisa segera diperpanjang,” ucapnya.
Senada disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia Loupatty. Menurut dia, meski izin ekspor konsentrat Freeport diperpanjang, Papua hanya mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) yang sedikit.
“Apalagi tidak diperpanjang (Papua justru tidak akan mendapat apa-apa). Karena itu, kalau (Pemerintah Pusat) ada pertimbangan lain (sehingga belum memperpanjang izin konsentrat) maka Papua sebagai wilayah tempat beroperasinya Freeport, hendaknya kami diberi tahu mengenai perpanjangan izin tersebut”.
“Kenapa? Karena banyak resiko yang harus kami pikul dan bukan soal uang saja, tetapi mengenai pekerja dan mereka sebagian besar merupakan orang asli Papua,”terang dia.
Elia juga berharap pihak PTFI dengan pertimbangan pemerintah pusat, agar dapat membangun smelter di Bumi Cenderawasih. Tuntutan tersebut dipandang lumrah karena perusahaan tambang emas raksasa itu, beroperasi di wilayah Papua.
“Saya rasa tidak ada tuntutan yang luar biasa. Sebenarnya bicara ekonomi, modal dan biaya dan lainnya, tentunya kalau produksi lebih ekonomis bila smelter dibangun di Papua”.
“Apalagi di timika lahan masih cukup luas, sehingga apa sulitnya smelter dibangun di wilayah Papua? Kami ingin smelter di Papua sehingga punya nilai tambah serta dampak ekonomi, sosial maupun tenaga kerja di tanah ini. Sebab smelter bisa menjadi pemicu bangkitnya industri lain di Papua, seperti pertanian atau kayu dan lainnya. Karena untuk memajukan daerah butuh lompatan ekonomi yang luar biasa. Apalagi karena kami tertinggal, harus ada lompatan sehingga kami rasa pusat harus pertimbangkan maksud ini,”tandasnya.
Sebelumnya, Komisi Energi DPR mendesak pemerintah tidak memperpanjang izin ekspor konsentrat Freeport sebelum kewajiban pembangunan smelter selesai. Wakil Ketua Komisi Energi, Syaikhul Islam Ali, mengatakan DPR khawatir pemerintah akan kembali memberikan insentif berupa relaksasi. Perpanjangan izin ekspor konsentrat Freeport akan berakhir 12 Januari 2017.
"Komisi VII DPR mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM tidak memberikan izin ekspor, rekomendasi izin ekspor, persetujuan ekspor, kepada Freeport Indonesia setelah tanggal 12 Januari 2017," ujar Syaikhul usai rapat dengan Freeport Indonesia, pekan lalu di Jakarta.
Pemerintah  menyatakan belum memutuskan apakah akan kembali memberikan perpanjangan izin ekspor. Dirjen Minerba Bambang Gatot mengatakan soal itu masih dibahas. Sebelumnya pada awal tahun ini pemerintah juga sudah membuka kembali izin ekspor konsentrat yang sempat dimoratorium.
"Pemerintah sedang melakukan evaluasi keseluruhan termasuk apa yang disampaikan Dirut Freeport tadi. Itu yang jadi fokus sekarang. Tadi kita belum tahu hasilnya seperti apa," kata Bambang.
Terkait desakan DPR ini, Freeport yakin pemerintah bisa terbuka untuk negosiasi. Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama menyampaikan penghentian ekspor itu akan mematikan operasi Freeport.
"Kami akan tetap mengikuti apa yang bekerja sebaik-baiknya dengan pemerintah. Tentu saja dalam masalah ini, kita ada, perusahaan kita tentunya ada keinginan untuk tetap melakukan operasi kita. Tentunya tanpa adanya rekomendasi akan memberikan dampak kepada operasi tersebut. Tentunya kita tidak bisa bekerja seperti yang diinginkan."
Riza kembali mengulang komitmen Freeport Indonesia untuk membangun smelter yang diminta pemerintah. Dia berdalih Freeport sudah menginvestasikan 202,85 juta US$ untuk mempersiapkan pembangunan smelter.
Sampai saat ini, pembangunan fisik smelter yang dimaksud belum juga dimulai. Prosesnya baru mencapai tahap persiapan lahan. Freeport berkelit pembangunan itu butuh dana besar. Maka, mereka menunggu ada kepastian perpanjangan kontrak sebelum mulai membangun smelter. (Bams)

Dibaca 266 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.