DIPA 2017 Papua Rp 56,85 Triliun | Pasific Pos.com

| 25 August, 2019 |

DIPA 2017 Papua Rp 56,85 Triliun

Headline Penulis  Jumat, 16 Desember 2016 11:19 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Tiarta Sebayang, menyaksikan penandatangan berita acara DIPA 2017.

 

JAYAPURA,- Pemerintah Pusat pada tahun 2017 mendatang menggelontarkan total anggaran senilai Rp 56,85 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui DIPA  kementerian/lembaga Rp13,68 triliun, dan alokasi tranfer ke daerah dan dana desa Rp 43,17 triliun.

“Jumlah ini untuk seluruh Papua, baik provinsi, kabupaten, kota dan instansi vertikal. Ini harus dimengerti baik, karena selama ini pemerintah provinsi Papua selalu disoroti dan dikira miliki banyak uang, itu tidak benar karena anggaran yang diberikan adalah untuk seluruh Papua," tegas Gubernur Papua, Lukas Enembe saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Kamis (15/12)kemarin.
Menurut Gubernur, alokasi kementerian dan lembaga untuk provinsi Papua sebesar Rp13,68 triliun ini digunakan untuk mendanai program-program prioritas pembangunan pemerintah.
Enembe katakan, program prioritas pembangunan pemerintah akan terfokus pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas dan efektivitas perlindungan sosial serta pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas.
"Ini dana pusat yang masuk di provinsi Papua, baik yang diurus oleh TNI, Polri, Balai semua ada di dalam Rp 13 triliun ini, termasuk dari Dinas Sosial yang mendapat Rp 10 miliar," katanya.
Enembe tekankan, penyerahan DIPA merupakan awal dari proses pelaksanaan APBD 2017 yang telah disepakati oeh DPRP bersama pemerintah pada akhir Oktober 2016.
"Penyerahan ini dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di Papua dapat lebih baik dari tahun sebelumnya," kata Enembe.
Dia menambahkan, pengalaman berapa tahun ini, jika penetapan APBD terlambat sudah dipastikan akan mengalami hambatan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, pemerintah bersama DPRP sudah menetapkan APBD 2017 jauh hari.
"APBD 2017 disusun dengan realitis, kredibel dan efisien agar mampu mendorong pertumbuhhan ekonomi sekaligus menjadi instrumen guna mengatasi pengangguran, perluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan di Bumi Cenderawasih," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Tiarta Sebayang, mendorong mendorong semua satuan kerja (satker) untuk mempercepat penyerapan anggaran dengan memulai pra lelang proyek-proyek kegiatan 2017 di akhir 2016 sehingga di awal tahun sudah berjalan efektif.
Ia mengatakan, kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur yang tertunda karena penghematan di 2016 dilanjutkan di 2017 dengan pagu yang ada. "Kami juga mengharapkan adanya peningkatan langkah monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja dengan sinergi dan koordinasi yang intensif antar jajaran pemerintah dan diperkuat dengan sistem berbasis teknologi informasi," katanya.
Menurut Tiarta, pihaknya juga meminta adanya peningkatan kualitas belanja dan memperbaiki ketepatan alokasi belanja. "Besarnya anggaran transfer ke daerah dan dana desa 2017 untuk Provinsi Papua menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sesuai semangat Nawa Cita," ujarnya.
Dia menjelaskan oleh sebab itu, pemerintah daerah harus menggunakan anggaran tersebut dengan patut dan tepat. "Selain itu, alokasi belanja kementerian dan lembaga atau satker difokuskan untuk mendanai program prioritas pembangunan terutama infrastruktur dan konektifitas, peningkatan kualitas serta efektifitas program perlindungan sosial juga memperkuat pertahanan keamanan guna mendukung stabilitas," katanya lagi.
Dia menambahkan dalam APBD 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp 1,750 triliun dan belanja negara Rp2,080 triliun, di mana dari belanja tersebut dialokasikan untuk Provinsi Papua sebesar Rp56,85 triliun dengaan rincian DIPA kementerian dan lembaga atau satker sebesar Rp13,68 triliun dan DIPA transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp43,17 triliun. (Bams)

Dibaca 645 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.