BPK Audit Dana Desa di Papua | Pasific Pos.com

| 24 May, 2019 |

BPK Audit Dana Desa di Papua

Headline Penulis  Kamis, 15 Desember 2016 14:53 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Kepala BPK Perwakilan Papua, Beni Ruslandi

 

JAYAPURA,- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, Guna memastikan anggaran dana desa tak diselewengkan, BPK akan melakukan audit dana desa tersebut.
Kepala BPK Perwakilan Papua Beni Ruslandi mengatakan, rencananya audit keuangan dana desa mulai dilakukan pada 2017 mendatang.

 "Dana desa ini berpotensi diselewengkan dan resiko bagi kepala desa/kampung. Karena itu BPK akan melakukan audit keuangannya tahun depan," ujarnya kepada wartawan, Rabu (14/12) kemarin.
Ia menjelaskan, mengingat banyaknya desa yang mendapatkan dana desa tersebut, pihaknya tidak akan mengaudit per desa atau per kabupaten/kota. Sebab, auditor yang dimiliki BPK sangat terbatas.
 Namun diakuinnya, dangan aturan perundang-undangan dana desa, tentu banyak kepala desa/kampung di Papua pasti mengalami kendala.
Kemudian, katanya, BPK belum bisa menilai apakah dana tersebut mampu menyejahterakan rakyat. Menurutnya, hasil dari penggunaan dana desa akan terlihat dalam satu atau dua tahun kemudian.
 "Paling utama, BPK sudah punya niat melakukan audit keuangan dana desa. Karena itu, seluruh instansi penyalur harus menjaga akuntabilitas keuangannya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan dan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Donatus Motte mengatakan sebanyak 5.319 desa/kampung di Papua akan memperoleh kucuran dana desa dari pemerintah pusat tahun 2016 sebesar Rp 4,3 triliun.
Selanjutnya Donatus mengatakan jumlah alokasi dana desa setiap kampung bervariasi hingga Rp600 jutaan. Dimana mekanisme pertanggungjawaban keuangan dana desa tetap sama dengan mekanisme pengelolaan anggaran pemerintah di setiap satuan kerja perangkat daerah. Dia berharap warga kampung melakukan pengawasan tentang penggunaan dana desa yang akan direalisasikan dalam waktu dekat.
“Saya harapkan aparatur kampung yang diberikan kepercayaan mengelola dana desa dapat menggunakan sesuai prosedur sehingga tidak berdampak hukum di waktu mendatang,” katanya.
Dia menjelaskan dengan disediakan dana desa maka setiap kampung sudah dapat membuat program pembangunan sesuai kebutuhan warga setempat. (Bams)

Dibaca 490 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.