DPR Papua Setujui Penghapusan UN | Pasific Pos.com

| 21 August, 2019 |

DPR Papua Setujui Penghapusan UN

Headline Penulis  Jumat, 02 Desember 2016 10:50 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Anggota  Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan, Jhony Rouw Banua

 

Jayapura  : Komisi V DPR Papua mendukung rencana Pemerintah Pusat untuk menghapus Ujian Nasional (UN) pada tahun 2017 mendatang.
Menurut  salah satu Anggota  Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan, Jhony Rouw Banua, kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI dalam kabinet Jokowi sudah sangat tepat.

Untuk itu, Pihaknya di DPR Papua menyambut baik atas kebijakan tersebut “Jadi dengan tidak adanya Ujian Nasional (UN) tentu dapat membantu pendidikan anak menjadi lebih baik dan tidak menyulitkan bagi anak itu sendiri,” kata Jhony Banua ketika ditemui di Kantor DPR Papua, Rabu(30/11).
Diakuinya,  jika kondisi geografis wilayah Bumi Cendrawasih yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia seperti dipulau Jawa yang saat ini sangat lengkap dengan fasilitas pendukung dan lain sebagainya.
“Mungkin kita menyarankan agar keputusan kelulusan siswa ini diserahkan kepada sekolah masing-masing. Karena terkadang Ujian Nasional (UN) ini juga memberatkan kepada siswa. Artinya ada siswa yang mungkin pintar disekolahnya selama ini lalu pada ujian akhirnya dia tidak lulus ini tentu sudah merugikan dari sisi mental siswa bersangkutan,”terangnya.
Bahkan, kata Banua, harus diakui bahwa masih banyak anak-anak Papua yang kesulitan mendapatkan pendidikan saat ini karena mereka berada di wilayah yang susah dijangkau seperti didaerah-daerah pedalaman di Papua.
“Belum lagi tenaga gurunya selam ini tidak dapat bertugas secara maksimal karena keterbatasan fasilitas dan kondisi goegrafis yang
menyulitkan mereka untuk kesana, “ ungkapnya. Ketika ditanya soal alasan pihaknya menyetujui penghapusan UN.  Kata Banua, pertama di Papua dengan melihat kondisi geografis dan fasilitas pendukung pendidikan yang tidak memadai menjadi salah satu faktor penghambat apalagi daerah-daerah pedalaman di Papua yang sejauh ini masih ada sekolah yang belum ada tenaga gurunya serta tidak bertugas secara maksimal.
Sedangkan hal lainnya sambung  Jhony Banua, yaitu keterbatasan listrik dan juga akses Informasi Teknologi juga mempersulit anak-anak Papua mengenyam pendidikan dibanding daerah lain di Indonesia.
“Jadi bukan hanya itu tapi masih ada banyak hal lainnya. Dengan adanya program Ujian Nasional itu secara tidak lansung memaksakan  para guru-guru ynag punya hati nurani harus menipu, “  ucapnya.
Kenapa demikian  lanjutny, kalau dia tidak membantu anak-anak didiknya saat UN tentu menyulitkan anak tersebut juga orangnya tunya pasti lebih masalah.
“Jadi memang kami sarankan kepada sekolah masing-masing untuk memutuskan kelulusan bagi siswa dan siswinya. Sehingga kita berharap agar apa yang menjadi rencana Pemerintah Pusat penghapusan UN itu harus benar-benar dilakukan, “ harapnya.
Mantan Ketua Komisi V DPR Papua pada periode lalu ini menambahkan, jika anak-anak kita di Papua ini tentu bisa terbantu sekali terutama mereka yang mengayam pendidikan di daerah pedalaman yang sangat kurang akan fasilitas. (Tiara)

Dibaca 334 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.