Illegal Logging di Papua Makin Marak | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

Illegal Logging di Papua Makin Marak

Headline Penulis  Selasa, 07 April 2015 17:27 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Papua masih menjadi daerah bagi illegal logging, terbukti Dinas kehutanan provinsi Papua masih menemukan dan menangkap beberapa perusahaan kayu di wilayah Papua yang terindikasi membawa kayu illegal dari Papua keluar.
“ Jangankan kayu olahan illegal, kayu log juga masih ada keluar dari Papua,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Yap Ormuserai, yang dikonfirmasi semalam.
Menurutnya, Gubernur Papua sudah minta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DR. Siti Nurbaya agar 13 perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam(IUPHHK HA) di Papua yang stagnasi dicabut.
“ Sejak tahun 2013 ada 13 ijin IUPHHK HA yang diusulkan dicabut tetapi baru satu (1) yang dicabut yaitu milih PT. Merauke Rayon Jaya, tetapi itupun masih digugat lagi oleh PT. Merauke Rayon Jaya dan menang,” katanya.
Yan Ormuserai lebih jauh mengatakan, Adanya indikasi illegal logging di Papua terbukti dari penangkapan angkutan kayu di Nabire, Sarmi, Keerom dan kabupaten Jayapura.
“ Beberapa waktu lalu ditangkap empat container kayu di Jayapura milik PT. IJP, kemudian di Nabire 2 perusahaan kayu PT. SUM yang di police line dan dari Keerom ada 9 truck ditahan dan masih dalam penyidikan milik PT. AK ini mengindikasikan masih terjadi Illengal loging di Papua,” tegasnya.
Dia mengakui, kalau selama ini terjadi perambahan hutan di Papua, karena belum ada aspek legal yang diberikan kepada masyarakat adat dalam pengelolaan hutan produksi.
“ Selama kita belum memiliki aspek legal kepada masyarakat adat maka illegal logging akan terus terjadi,” katanya.
Penangkapan angkutan kayu yang terjadi di Keerom, kata Yan Ormuserai, karena truck membawa kayu tidak disertai dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) tetapi dia hanya membawa Daftar Kayu Olahan (DKO) itu menjadi masalah.
Seharusnya setiap kayu bergerak harus disertai FA-KO dan atau DKO, kalau penafsiran hukumnya kalau dalam aturan itu harus ada FA-KO dan DKO baru lengkap, tetapi dalam aturan disebutkan FA-KO dan atau DKO, sehingga ada bahasa bersayap dalam peraturan ini.
Dalam kasus PT. AK, petugas mengambil kunci mobil menunggu dilakukan penyidikan. Terkait adanya dugaan kalau kayu yang ditahan itu dimasukkan ke Kontainer.
Munurut Staf Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yohannes, sampai kemarin 9 truck masih berada di gudang perusahaan tersebut dan kayu masih tetap diatas truck.
“ Tadi malam saya dapat laporan dari Dinas Kehutanan Kota, truck masih ada, kalaupun ada masuk dikontainer adalah kayu yang lain,” katanya. (Bams)

Dibaca 2238 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.