Menkopolhukam Pantau Kesiapan Pilkada Di Papua | Pasific Pos.com

| 17 September, 2019 |

Menkopolhukam Pantau Kesiapan Pilkada Di Papua

Headline Penulis  Jumat, 02 Desember 2016 10:08 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Guna mengetahui secara langsung kesiapan daerah daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah (pemilukada) serentak pada tahun 2017 mendatang, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Repbulik Indonesia melakukan kunjungan ke daerah daerah.

Untuk mengetahui pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Nduga, maka Kamis (1/12)  di Aula Baliem Pilamo Hotel Jl. Trikora Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya diadakan rapat koordinasi (Rakor)  Pemantauan Kesiapan Pilkada Tahun 2017. Kab. Nduga dengan Kemanterian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Repbulik Indonesian. Yang dipimpin langsung Oleh Brigjen TNI Wardiono (Asdep 3 Poldagri) yang dihadiri oleh Kurang lebih 30 Orang.
Dalam rakor ini  Ketua Panwaslu Kabupaten  Nduga melaporkan bahwa anggaran/dana Panwas belum  semuanya direalisasikan,  sementara untuk penentuan DPS sampai saat ini tidak ada masalah.
Kapolres Jayawijaya AKBP Yan Pieter Reba, S.E, M.Si  mengatakan bahwa  kondisi alam, yang hanya bisa dijangkau dengan dengan menggunakan Pesawat Udara, sehingga tahapan pemilu terhambat, pengamanan tidak dapat dilakukan secara maksimal.
" Penyebaran penduduk yang tidak merata, serta pendidikan yang masih rendah menjadi kendala," ujar Kapolres.
Menanggapi persoalan persoalan yang dihadapi, Brigjen TNI Wardiono mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk Tim guna memamntau pelaksanaan Pilkada serentak, dimana Papua merupakan Daerah yang menjadi Prioritas untuk kami Kunjungi,
"Pergerakan Pendistribusian Logistik, karena Kondisi wilah yang seperti ini, KPU harus memikirkan untuk menyadiakan Tranportasi Udara. Sehingga Masyarakat serta Pemerintah Daerah tidak dirugikan," ujar Wardiono.
Dikatakannya pula untuk pergerseran pasukan harap didahulukan sehingga pada saat pendistribusian logistik semuanya bisa berjalan lancar.
" Harus tetap Kompak anatar TNI dan Polri sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Jangan melihat perbedaan anggaran," ujarnya.
Wardiono meminta agar Dinas Catatan Sipil & Kependudukan transparan mengenai data DPS, sertaasyarakat yang belum memiliki KTP harus diberikan sehingga masyarakat bisa menggunakan Hak suara untuk memilih, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan.
Sementara itu Brigjen TNI Amrin mengajak agar semua pihak Fokus menggunakan segala sumberdaya yang ada sehingga dapat menghasilkan Pemimpin yang tepat dan berguna bagi masyarakat. "saya berharap agar semua bersikap Netral sehingga setalah Penetapan pemenang tidak ada lagi permaslahan lanjutan. Untuk masalah keamanan harap selalu dipantau didekteksi sehingga Kita tidak salah dalam mengambil keputusan dalam Hal pergeseran & Penempatan Pasukan," ujarnya. (Fani)

Dibaca 264 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.