Fraksi Hanura Soroti Sidang RAPBD 2017 | Pasific Pos.com

| 26 August, 2019 |

Fraksi Hanura Soroti Sidang RAPBD 2017

Headline Penulis  Jumat, 02 Desember 2016 10:07 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Yan Permenas Mandenas

 

Jayapura,- Fraksi Hanura DPR Papua kembali menyoroti pelaksanaan sidang RAPBD Papua 2017. Hal ini lantaran Dokumen RAPBD baru diterima setelah pembukaan sidang.
Ketua Fraksi Hanura, Yan Mandenas mengatakan, Fraksi Hanura mengingatkan tim anggaran pemerintah daerah ini sudah tahun ke IV pembahasan APBD terulang hal yang sama. Dokumen RAPBD baru diterima pihaknya setelah pembukaan sidang.

"Pertanyaannya, bagaimana dewan bisa membahas RAPBD 2017 kalau begitu. Apa subtansi inti yang akan kami tuangkan dalam pandangan fraksi. Jadi kami anggap sidang RAPBD 2017 masih bersifat formalitas ketimbang manfaat lebih besar dari pada mekanisme untuk mencapai kinerja lebih baik pada 2017," kata Mandenas kepada Wartawan di ruang kerjanya, Rabu (30/11) malam.
Menurut Politisi muda dari Partai Hanura ini, penyerapan anggaran APBD 2016 dibidang infrastruktur juga tak mencapai target yang signifikan.
Kondisi ini karena semakin banyak kompromi antar eksekutif dan legislatif dan tak memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat yang wajib dilakukan.
"Belum ada sebuah grand design dari mekanisme penyerapan anggaran yang tepat sasaran. Melihat peningkatan anggaran signifikan di pos sekda, di jaman pak Bas mulai Rp 300 Miliar dan naik Rp 400 Miliar pertahun.
Kini dijaman pak Lukas yang masuk tahun keempat dari Rp 700 miliar sekian, menjadi Rp 1 Triliun sekian dalam buku RPABD 2017," ungkap Yan Mandenas.
Menurut Yan, kalau anggaran sudah ditumpuk di pos Sekda, kemana SKPD yang lain akan digerakkan agar fokus pada sasaran program. Kalau dilihat yang menjadi sasaran prioritas itu hanya Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan.
"RSUD Dok II dan Abepura juga itu meningkat. Tapi disektor lainnya misalnya sektor ekonomi dan lainnya tak mendapat alokasi yang cukup.
Bukan masalah penganggaran yang kami soroti. Tapi masalah tataran implementasi. Sangat jauh dari harapan dan proses kebijakan anggaran," ujar Mandenas.
Untuk itu, ia berharap agar sidang APBD tak terus terulang seperti ini. Proses formal seperti ini terus berjalan. Namun pihaknya menghargai proses demokrasi di DPRP.
Tapi  kata Yan Mandenas, Fraksinya tak mau ikut-ikutan untuk terus menerus menyetujui hal-hal yang tak memberikan jaminan untuk indeks pembangunan dan indeks pembangunan SDM.
"Saya pikir ini beberapa hal yang jangan terus menerus diulangi. Kalau mau mengubah wajah Papua harus dengan tulus dan transparan. Kalau tidak, akan terjadi deal-deal politik dewan dengan eksekutif secara tertutup yang mengesampingkan kepentingan masyarakat," tandasnya. (Tiara)

Dibaca 305 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.