APBD Papua Diprediksi Defisit Rp 1.115 Triliun | Pasific Pos.com

| 23 May, 2019 |

APBD Papua Diprediksi Defisit Rp 1.115 Triliun

Headline Penulis  Rabu, 30 November 2016 10:44 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Penyerahan materi sidang oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH kepada Ketua DPR Papua, Yunus Wonda SH di ruang sidang DPR Papua, Selasa (29/11).

 

Jayapura,-  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua 2017 diperkirakan mengalami defisit  Rp1.115 triliun. Defisit ini akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan Rp1,190 triliun yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2016 Rp 650 miliar dan pencairan dana cadagangn Rp540 miliar.

Demikian penegasan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH dalam Pidato Pengantar Raperdasi tentang APBD Papua tahun 2017 dan raperdasi tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada Rapat Paripurna DPR Papua, Selasa (29/11).
Meski begitu, lanjut dia, dana Rp 540 miliar yang dicairkan dari dana cadangan, akan diprioritaskan membiayai sektor kesehatan dan pendidikan. “Untuk kesehatan akan dibangun Rumah Sakit Umum Abepura, Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura, serta Rumah Sakit Jiwa. Sementara pada sektor pendidikan, dananya akan dipergunakan membiayai pembangunan sekolah unggulan di lima wilayah adat,”ucap dia.
Sementara itu, Pemprov Papua mengusulkan pendapatan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2017 meningkat 6,97 persen dibandingkan tahun anggaran 2016 sebesar Rp 13,96 triliun menjadi Rp 13,9 triliun.
 “Untuk belanja daerah tahun anggaran 2017, ditargetkan meningkat 10,95 persen dibanding tahun anggaran 2016 sebesar Rp 13,6 triliun menjadi Rp 15,09 triliun,” ungkapnya.
Dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah, Gubernur Enembe mengakui jika Pemprov Papua menghadapi tantangan dalam keterbatasan ruang fiskal. Proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja wajib masih relatif tinggi.
 “Untuk itu, perlu upaya memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar pemerintah daerah dapat melakukan intervensi dalam mengatasi tantangan pembangunan. Prioritas anggaran selayaknya mengedepankan belanja produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mengurangi pendanaan bagi program yang kurang tepat sasaran,” jelasnya.
Namun, dalam implementasinya, Gubernur mengakui jika proses penyerapan anggaran masih perlu dioptimalkan. Untuk itu, Gubernur telah memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meningkatkan penyerapan angagran dengan mempercepat proses dan prosedur penganggaran.
Gubernur menjelaskan peran APBD Provinsi Papua bukanlah hanya berkaitan dengan besaran angka-angka pendapatan dan belanja daerah saja, akan tetapi yang paling utama bahwa APBD Provinsi Papau harus bermanfaat bagi pembangunan dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
 Dalam tiga tahun terakhir, Gubernur Enembe mengakui kebijakan pembangunan tetap dapat dijalankan dan optimalkan dengan segenap semangat, kekuatan dan sumber daya yang ada, dalam rangka pemenuhan pelayanan  dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian rakyat dan penyediaan infrastruktur.
Gubernur mengmukakan, indikator makro pembangunan daerah menujukan bahwa pelaksanaan pembangunan di Papua semakin baik. Hal ini ditunjukan dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 8,11 persen di tahun 2015 ditargetkan tahun 2016 mencapai 8,46 persen dengan didukung pembangunan berbagai infrastruktur di Papua akan meningkatkan pertumbuhan sektor konstruksi.
 Selain itu, berbagai pembangunan infrastruktur transportasi seperti bandara, jalan dan sarana perhubungan yang menjadi prioritas pembangunan akan mendorong kinerja perekonomian Papua.
 Pertumbuhan ekonomi ini, menurut Gubernur Enembe, berkolerasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan yang tergambar melalui IPM Papua di tahun 2015 mencapai 57,25 poin, prosentase penduduk miskin telah mencapai 28,40 persen di tahun 2016 turun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 30,51 persen atau turun sebesar 3,12 poin dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 3,35 persen di tahun 2016.
  “Ini menunjukan bahwa pembangunan yang kita laksanakan berada pada arah yang benar dan hal ini tentu berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kapasitas fiskal Papua terjadi penurunan pada sumber penerimaan daerah,” ujar Gubernur Enembe.
 Gubernur Enembe menambahkan, tahun 2017 sebagai tahun ke empat bagi periode pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Klemen Tinal, pihaknya akan tetap konsisten menyelesaikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.
 Sementara itu, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menambahkan, jika rapat paripurna DPR Papua kali ini akan membahas empat materi persidangan, diantaranya raperda tentang APBD tahun 2017, raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, program pembentukan peraturan daerah Provinsi Papua tahun 2017 dan perubahan peraturan DPR Papua Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR Papua.
  “Saya menghimbau kepada alat-alat kelengkapan dewan serta fraksi-fraksi dewan kiranya dapat seksama mencermati dan mempelajari terhadap materi persidangan ini, sehingga akan kita tetapkan benar-benar dapat menjadi payung hukum, dan terhadap materi RAPBD tahun 2017, kiranya jadi jalan keluar dan terobosan bagi pemerintah daerah mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera,” imbuhnya. (Tiara)

Dibaca 328 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX