Kapolda Pimpin Evaluasi Tim Kerja Pelanggaran HAM | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

Kapolda Pimpin Evaluasi Tim Kerja Pelanggaran HAM

Headline Penulis  Jumat, 25 November 2016 10:45 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw

 

JAYAPURA,- Dalam evaluasi Kerja Tim Penanganan Pelanggaran Ham di Papua yang di bentuk Menkopolhukan RI, dipimpinan langsung Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, Diruang Cendrawasi Mapolda Papua, Kamis (24/11) pagi.

Paulus menyampaiakan, evaluasi ini dilakukan guna melihat perkara dugaan pelanggaran HAM di Papua sudah sejauh mana Tim pemerhati HAM bekerja dalam menangani 11 perkara pelanggaran HAM selama ini.
“Semua data laporan yang ada akan kita evaluasi,” ungkap Waterpauw Saat diwawancarai usai pertemuan kamis (24/11).
Waterpauw menuturkan hasil baik yang telah dicapai tim adalah penanganan kasus penangkapan Yawan Wayeni pada 3 Agustus 2009 lalu yang diduga terjadi pelanggaran HAM.
Yang mana anggota tim Brimob saat itu memiliki tugas untuk menangkap Yawan Wayeni harus melumpuhkannya dengan tima panas. Lalu hal itu dianggap melanggar HAM.
“Terhadap anggota Brimob sendiri kami berikan sanksi etika dan disiplin. Pasalnya data rekaman yang mereka miliki kemudian disebarkan di media sosial, hingga beredar kemana-mana, ini yang kemudian kami anggap pebuatan tidak disiplin oleh anggota,” katanya.
Kemudian kasus Opini Tabuni yang tewas tertembak pada Tahun 2008 di Wamena pada acara peringatan hari Pribumi Internasional. Dimana tim telah mengumpulkan data yang bersumber dari hasil olah TKP dan Labfor Mambes Polri, bahwa arah tembakan muncul dari belakang Hotel Mas Budi.
“Data ini kemudian akan kita tindak lanjuti, siapa sebenarnya yang berada di belakang Hotel Mas Budi, kemudian melakukan penembakan terhadap Opinus Tabuni, sehingga hal itu kemudian dianggap sebagai kasus pelanggaran HAM, ini yang mau kita ungkap,” katanya.
Semntara itu kasus Kongres Rakyat Papua 19 Oktober 2011 di Kota Jayapura, yang mendapat desakan publik terjadi dugaan pelanggaran HAM pada saat pembubaran dilakukan aparat kepolisian saat itu.
“Memang ada korban di lokasi kejadian saat KRP III. Maka kita akan terus perdalam informasi dan data yang ada, apalagi terkait kasus ini, sudah ditangani tim dari Mabes sebelumnya, yang sudah memeriksa sejumlah Perwira dan Kapolresnya. Data yang ada akan kita sinergikan dengan data yang terdahulu,” pungkasnya.
Sedangkan berkaitan dengan tugas bersama, antara lain kasus Paniai berdarah Desember 2014 lalu, saat ini tim dari Komnas HAM RI sudah berada disana selama tiga hari untuk melakukan investigasi. “Untuk Paniai berdarah silahkan konfirmasi ke Komnas HAM RI, untuk melihat sudah sejauh mana perkembangannya,” ucap mantan Kapolres Jayapura Kota.
Paulus menambahkan selain itu ada dua kasus lainnya, seperti Wamena Berdarah Tahun 2003 silam dan kasus dugaan pelanggaran HAM Mapenduma sampai saat ini masih membutuhkan keputusuan politik.
“Kasus yang lain, ada di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM RI, semua ada 11 ksus. Prinsipnya kita masih menunggu hasilnya secara bersama-sama,” jelasnya.
Usai evaluasi ini, tambah Waterpauw, tim akan kembali ke lapangan untuk mengecek keberlanjutan informasi yang dimiliki.
“Kalau kita aparat TNI dan Polri yang langsung turun, maka sangat sulit mendapat informasi dari saksi-saksi. Namun dengan hadirnya para pemerhati HAM seperti Matius Murib CS, tentu akan mempermuda tim menyelesaikan kasus ini,” ujarnya. (Ridwan)

Dibaca 285 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.