Jelang Pilkada, Konstalasi Politik di Papua Mulai Memanas | Pasific Pos.com

| 24 August, 2019 |

Jelang Pilkada, Konstalasi Politik di Papua Mulai Memanas

Headline Penulis  Rabu, 23 November 2016 08:14 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen

 

Jayapura,- Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen menyadari
jika jelang konstalasi (keadaan,red) politik di Papua mulai memanas
jelang Pilkada serentak pada tahun depan.

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap agar ASN mendapat perlakuan
hal yang sama dengan TNI/Polri. Dimana para aparat keamanan negeri
ini, tak memiliki hak pilih dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga
netralitas itu dapat benar-benar dijaga.
“Harusnya ASN juga begitu (tak punya hak pilih). Namun dengan adanya
hak pilih ini, maka konsekuensi semua pegawai punya hak untuk
memilih,” ujrnya.
Dilain pihak, meski UU ASN 5 2014 dapat memberi sanksi kepada ASN yang
berpolitik praktis, namun kenyataan masih ada pegawai tertekan oleh
kepentingan politik. Makanya, saya harap hal ini jadi catatatn bagi
kita semua, khususnya kepada para ibu DWP agar berbisik-bisik kepada
suami supaya melaksanakn tugas sebagaimana mestinya. Serta tak
terpengaruh ajakan politik praktis,” tegas Sekda ketika membuka
Seminar Daerah Peran Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua  mendukung
sukses Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), di Sasana Krida Kantor Gubernur
Dok II Jayapura, Selasa (22/11).
Sekda juga menghimbau kepda para istri Aparatur Sipil Negara (ASN)
untuk menjaga netralitas dalam Pilkada. “Saya selaku pimpinan
tertinggi ASN, minta kepada ibu-ibu atau istri pegawai untuk menjaga
netralitas dalam Pilkada. Supaya jangan ada kesan pengkotak-kotakkan
diantara para ASN yang ada di seluruh instansi,” imbaunya.
Sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua menyebut kemungkinan
memberi sanksi berat berupa pemecatan bagi Aparatur Sipil Negara yang
terbukti berpolitik praktis dalam Pilkada serentak gelombang dua di 11
kabupaten/kota.
Hal demikian sebagimana Undang Undang 5 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, Undang undang 23 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia 53 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.
“Kalau ketahuan akan diberikan sanksi sesuai aturan undang-undang yang
ada, termasuk penggunaan fasilitas pemerintah. Tapi sanksi terberat
bagi pegawai yang ketahuan terlibat politik praktis akan diberhentikan
dari ASN,” kata Kepala BKD Papua, Nicholaus Wenda.
Ia menambahkan, jelang Pilkada serentak gelombang kedua, Aparatur
Sipil Negara (ASN) diimbau bersikap netral. ASN juga dilarang
menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye maupun kegiatan apa pun
yang berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada serentak.
“BKD juga akan bekerja sama dengan lembaga Pengawas Pilkada, supaya
bisa melaporkan sekaligus membantu dan memantau apakah ada ASN yang
terlibat dalam politik praktis. Karena itu, pada kesempatan ini kami
imbau bagi ASN siapa pun yang terlibat dalam Pilkada harus netral,”
tutupnya. (Bams)

Dibaca 280 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.