Adam Arisoy: Masalah DPRD Mimika, Semestinya Diselesaikan di Papua | Pasific Pos.com

| 22 July, 2019 |

Adam Arisoy: Masalah DPRD Mimika, Semestinya Diselesaikan di Papua

Headline Penulis  Kamis, 02 April 2015 15:40 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, Adam Arisoy tidak setuju jika penyelesaian masalah DPRD Kabupaten Mimika harus diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
‘’Saya tidak setuju masalah DPRD Mimika diselesaikan oleh Mendagri, ini urusan Gubernur dan kita harus panggil kembali Bupati Mimika untuk duduk bersama menyelesaikan masalah ini,’’ katanya.
Menurut Adam Arisoy, akar masalah DPRD Kabupaten Mimika adalah karena bupati Mimika sendiri tidak mengerti aturan. ‘’Masalah DPRD Mimika sudah dibicarakan, tetapi memang Bupati belum bisa mengeti aturan yang ada di KPU, Bupati lebih mendengar orang luar,’’ tegas Adam Arisoy kepada wartawan di Kantor Gubernur Dok II Jayapura Rabu, (1/4) kemarin.
Adam Arisoy mencontohkan, di Dapil I suara hanya 7 ribu hanya untuk satu kursi, masa mau dipaksanakan untuk 3 kuris ini kan sudah salah. Karena bilangan pembagi di dapil itu 6.455 suara, maka hanya bisa dapat satu kuris, ini yang belum dimengerti oleh Bupati Mimika. Jelasnya.
Oleh karena itu, Adam mengaku akan minta gubernur untuk panggil kembali Bupati Mimika dan kita selesaikan masalah ini. ‘’Masalah Mimika kan hampir sama dengan Yahukimo, tetapi ketika kita jelaskan aturannya secara jelas, Bupati bisa mengerti,’’ tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku bahwa masalah DPRD Kabupaten Mimika periode 2014-2019 akan diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.
"Pemerintah Provinsi Papua sudah menyerahkan permasalahan DPRD Kabupaten Mimika kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kewenangan Gubernur sudah habis untuk menyelesaikannya. Maslaah ini akan diselesaikan secepatnya oleh Mendagri dan KPU karena masalah ini sudah berlarut lama," kata Gubernur Papua Lukas Enembe kepada wartawan, di sela-sela Rapat Kerja Teknis dan Sinkronisasi Program Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum, Selasa (31/3) kemarin.
Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Papua sudah enam kali mempertemukan Bupati  dan KPU untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak selesai juga.
Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta pekan lalu,  masalah ini akan menjadi tanggungjawab Mendagri dan KPU, sebab Pemerintah Provinsi Papua sudah tidak punya kewenangan lagi. ‘’Saya sudah tidak punya kewenangan lagi, masalah ini akan diselesaikan Mendagri dan KPU. Ujarnya. (Bams)

Dibaca 1098 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.