Dana Ratusan Triliun Kelebihan Bayar Pajak Freeport Dipertanyakan? | Pasific Pos.com

| 17 September, 2019 |

Dana Ratusan Triliun Kelebihan Bayar Pajak Freeport Dipertanyakan?

Headline Penulis  Senin, 21 November 2016 12:16 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ruben  Magai

 

Ruben Magai: Kami Telah Minta KPK Telusuri Aliran Dana Itu

Jayapura,- Tim Ad Hoc yang menangani Kelebihan Bayar Pajak Freeport, Ruben Magai mempertanyakan dana ratusan triliun  dari kelebihan bayar pajak PT Freeport Indonesia.

“Jadi, Freeport bayar pajak 35 persen selama 1991 sampai 2025 atau kontrak kerja II. Sekarang kelebihan bayar pajak Freeport sebesar 10 persen  dari tahun 1991 sampai saat ini, itu siapa yang pakai dana itu? Karena itu ratusan triliun, bukan miliar,”  ungkap Ruben Magai, akhir pekan kemarin.
Untuk itu, dengan tegas pihaknya meminta agar pemerintah pusat harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana kelebihan pajak Freeport sebesar 10 persen tersebut.
Apalagi, lanjut Freeport, selama ini pusat mempertanggungjawabkannya melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004.
“Apakah 10 persen kelebihan bayar Freeport itu yang dipertanggungjawabkan karena ratusan triliun. Posisi ini harus diperjelas. Jangan 10 persen itu masuk ke khas negara, namun pertanggungjawabannya pakai UU Nomor 33 tahun 2004, karena itu tidak benar. Sebab, 10 persen kelebihan bayar pajak Freeport itu diluar UU negara,” tandasnya.
Lanjut dikatakan,  Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan tidak bisa menyatakan selalu memberikan ke daerah, karena dana 10 persen kelebihan bayar pajak Freeport merupakan uang tak bertuan.
Untuk itu kata Ruben Magai,  bagaimana upaya Papua untuk memperjuangkan dana kelebihan bayar pajak Freeport? Namun ia mengakui telah menyurat kepada Menteri Keuangan untuk menerima lengkap Pemprov Papua, baik Gubenur, Ketua DPR Papua, Dispenda, BPKAD dan lainnya yang selama ini menyusun RKA untuk percepatan PON XX.
“Kami masih tunggu Menteri. Tapi, proses dari KPK sudah jalan karena
sudah kami laporkan secara resmi dan dana itu harus jelas kemana?,” tandas Ruben Magai.
Disamping itu, pihaknya juga akan memberikan data kepada KPK terkait kelebihan bayar pajak PT Freeport untuk menelusuri semua.
“Saya sudah resmi sampaikan kepada ketua KPK untuk segera mengambil alih masalah ini, karena sejak 1991 sampai sekarang belum jelas 10 persen itu siapa yang pakai, aliran dananya kemana? Sehingga oknum yang selama ini terlibat menggunakan  dana tersebut harus
mempertanggungjawabkan secara hukum dana ratusan triliun itu,” tegasnya.
Menurut  Politisi dari Partai Demokrat ini,  mestinya dana itu menjadi hak rakyat Papua untuk menikmatinya sebagai daerah penghasil tambang, namun 1 persen dananya saja tidak jelas. Apalagi, angka nominal ke publik, termasuk dana CSR Freeport tidak jelas.
Ruben Magai menambahkan, soal PPh Badan yakni kelebihan bayar PT Feeport dengan obyek pajak ekspor konsentrak. Sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, wajib pajak hanya membayar 25 persen.
“Namun, Freeport membayar 35 persen berdasarkan kontrak kerja artikel 13 yang menyebutkan untuk ekspor konsentrat keluar negeri Freeport membayar 35 persen, “ tutup Ruben. (Yuni)

Dibaca 292 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.