Amdal PT Freeport Belum Disetujui | Pasific Pos.com

| 25 August, 2019 |

Amdal PT Freeport Belum Disetujui

Headline Penulis  Jumat, 18 November 2016 08:49 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Lokasi penambangan Grassberg di Papua yang digarap PT Freeport Indonesia - Reuters

 

JAYAPURA,- Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan perpanjangan proses Amdal (Analisis dampak lingkungan) PT Freeport Indonesia harus ada win solution. ‘Kalau Amdal mau keluar. Freeport harus berbuat sesuatu untuk masyarakat di Provinsi Papua,” tegasnya.

Menurutnya, rencana memperpanjang izin Amdalnya perlu melibatkan semua pihak termasuk pemerintah provinsi melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH). Sebab perpanjangan Amdal sebelumnya sudah pernah dilakukan tahun 1996 yang menurut mantan  Bupati Mimika ini bisa menjadi yurisprudensi buat Papua sendiri.
“Jadi waktu tahun 1996 itu ketika Freeport mau tingkatkan produksi tambang dari 60 kilo ton ke 115 kilo ton untuk syarat dari mantan Presiden Soeharto untuk Amdal ditanda tangani. Dia (Freeport-red) harus mendubling number dari Papuanish Employment disana. Dengan syarat itu Pemerintah Indonesia menandatanganinya dalam jangka waktu tahun 1996 - 1999,”jelasnya mencontohkan.
Ternyata Freeport mampu. Dimana tahun  1973 Freeport beroperasi sampai tahun 1996. Jumlah karyawan orang asli Papua (OAP) hanya 640 orang saja. Tetapi waktu permintaan itu setelah kesepakatan dari tahun 1996 – 1999 bisa mencapai 1500 OAP yang bekerja di perusahaan tambang terbesar di dunia.
Sebab menurutnya pemerintah bisa meminta perusahaan ini untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat, momen ini bisa dipakai dengan baik. “Oke kita tanda tangan Amdal akan tetapi harus berbuat sesuatu. Entah itu pekerja asli Papua ditambah atau anak – anak asli Papua diberikan beasiswa beberapa orang, sebagai syarat dari tanda tangan Amdal,”sarannya.
Sebab Analisis Dampak Lingkungan ini adalah salah satu syarat agar Perusahaan milik pengusaha Mc Moran ini bisa beroperasi di Papua. Kata Wagub Tinal lagi usulannya sebagai salah satu cara agar perusahaan ini bisa beroperasi.  
“Ini win solution dan tidak merugikan salah satu pihak. Karena Freeport ini perusahaan. Kalau usulan seperti ini Freeport senang kok”ujarnya.
Sedangkan dari segi lingkungannya menurutnya sudah masuk pada persoalan teknis. “Kita bicara kan kasat mata. Kalau kasat mata kan rusak. Pasti pendapat ahli beda lagi. Hal – hal sederhana saja bisa berbeda,”ujarnya.
Soal persidangan Pajak antara Pemerintah Provinsi Papua dan PT Freeport yang saat ini masih bergulir. Menurutnya terpenting saat ini kedua pihak bisa memahaminya secara baik. Sebab dirinya memahami perusahaan yang berpusat di Amerika Serikat ini selalu patuh dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku di Indonesia.
“Saya minta jangan orang – orang yang bekerja disana berbuat hal – hal yang aneh. Mungkin itu pesan saya. Sebab sebagai perusahaan internasional dia selalu mengikuti peraturan. Bahkan sampai peraturan RT dia akan turuti. Permintaan saya jangan orang Indonesia yang bekerja di Freeport bikin aneh – aneh,”katanya mengingatkan, sebab dirinya dulu adalah komisaris di Freeport.  
Untuk itu dirinya meminta agar secepatnya dicarikan Komisaris baru di perusahaan ini untuk menggantikan Syamsul Ma’aruf.
Sebelumnya Kuasa Usaha Ad Interim yang juga Wakil Duta Besar Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta  Brian McFeeters  mengaku dirinya sudah mengunjungi perusahaan ini dan merasa  PT Freeport Indonesia sudah berbuat banyak hal.
"Saya juga berkesempatan mengunjungi Freeport, meninjau secara langsung bagaimana Freeport beroperasi serta program yang dilakukan untuk provinsi, seperti Cooporate Social Responsibility (CSR), bidang pendidikan dan penduduk serta melihat banyak hal baik yang dilakukan oleh Freeport untuk Papua,"kata Brian. (Bams)

Dibaca 324 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.