Dana Kementerian/Lembaga di Papua Tidak Jelas | Pasific Pos.com

| 21 August, 2019 |

Dana Kementerian/Lembaga di Papua Tidak Jelas

Headline Penulis  Selasa, 15 November 2016 12:39 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ignasius Mimin

 

Jayapura,- Puluhan triliun dana yang digelontorkan Kementerian/Lembaga ke Papua melalui berbagai program, dinilai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Papua, Ignasius Mimin, tidak jelas. “Jadi, puluhan triliun dana dari kementerian/lembaga yang masuk ke Papua  itu tidak jelas,” tegas Ignasius Mimin di ruang kerjanya, Senin (14/11) kemarin.

Selain itu, Politisi Partai Golkar ini  juga mempertanyakan pengawasan terhadap dana yang langsung dikelola kementerian/lembaga melalui berbagai program yang dilaksanakan di Papua.
Apalagi,  kata Ignasius Mimin, sampai saat ini, DPR Papua maupun Gubernur Papua tidak mengetahui secara rinci dana-dana dari kementerian dan lembaga yang masuk ke Papua tersebut.
“Pengawasan dana kementerian/lembaga itu siapa yang ngawasi? Siapa yang tahu? Gubernur dan DPR Papua saja tidak tahu?, terus pusat selalu kejar dana Otsus yang kecil itu,” cetus dia.
Ignasius Mimin  pun mempertanyakan total anggaran Rp 85,7 triliun yang masuk ke Papua pada tahun 2016, baik melalui dana transfer maupun kementerian/lembaga yang masuk ke Papua.
“Uang itu masuk dimana? Kami DPR Papua tidak tahu uang yang dikelola kementerian/lembaga yang masuk ke Papua. Yang kami tahu, Pemprov Papua melalui DPR Papua yakni dana transfer daerah, yang sudah jelas penggunaannya termasuk dana Otsus,” ungkapnya.
Untuk itu,  Ignasius Mimin menandaskan, untuk dana melalui kementerian/lembaga sampai saat ini, tidak jelas. Padahal, pada periode lalu, DPR Papua difasilitasi UP4B bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait dana kementerian/lembaga itu.
Namun ia menyambut positif pernyataan Presiden Jokowi yang meminta pembangunan di Papua yang dilakukan kementerian/lembaga terpadu dengan pemerintah daerah.
“Selama ini, pusat terus mengejar soal uang yang dikelola Pemprov Papua, padahal yang mesti dikejar adalah uang dari kementerian/lembaga yang nilainya puluhan triliun, bahkan disinyalir banyak proyek fiktif yang dilakukan kementerian/lembaga di Papua. Mereka kerja dimana? Lokasisnya dimana? Kami provinsi tidak tahu?” tandasnya.
Mestinya, lanjut Ignasius Mimin, kementerian dan lembaga harus berkoordinasi dengan Pemprov Papua maupun kabupaten/kota  mereka harus memiliki program atau kegiatan.
“Namun, selama ini tidak ada koordinasi dari kementerian/lembaga yang mempunyai program di Papua. Jadi, puluhan triliuan dana dari kementerian/lembaga melalui program dan kegiatan di Papua tidak jelas.
Mereka bangun dimana? Kapan?, yang ada kami dari provinsi masuk lewat transfer daerah dengan program jelas dan diawasi DPR Papua,” ungkapnya.
Anggota Komisi V DPR Papua ini juga  mempertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI terhadap berbagai program yang dilakukan oleh kementerian/lembaga di Papua tersebut.
Bahkan, Ignasius Mimin meminta agar kegiatan atau program yang dilakukan kementerian/lembaga di Papua harus dikoordinasikan dengan provinsi dan kabupaten/kota, agar jelas dan tidak tumpang tindih. “Bisa jadi, pekerjaan yang didaerah bisa diklaim oleh kementerian/lembaga. Sehingga ini harus jelas,” ucapnya.
Untuk itu, Ignasius  menegaskan, pada tahun anggaran 2017 nanti, kementerian/lembaga harus menyampaikan kepada gubernur dan bupati/wali kota terhadap berbagai program yang akan dilaksanakan, bukan jalan sendiri-sendiri.
“Presiden sudah tahu anggaran besar di Papua, tapi kementeria/lembaga mana yang turun mengawasi proyek itu,” ujarnya.
Oleh karena itu,  ia meminta agar pemerintah pusat tidak mengejar dana transfer ke provinsi yang nilainya kecil, karena provinsi sudah sesuai program, rencana kerja dan tata kerja pemerintahan yang sudah disahkan oleh DPR Papua dan telah dilakukan pengawasan terhadap berbagai program itu, dengan anggaran yang dialokasikan.
“Jangan kami kejar dengan uang kecil, padahal itu untuk menutupi uang besar dari kementerian/lembaga yang masuk ke Papua,” tukasnya.
Untuk itu, ia meminta agar anggaran yang besar melalui kementerian/lembaga yang masuk ke Papua harus disoroti, bukan hanya menyoroti anggaran yang dikelola Pemprov Papua saja. “Anggaran besar melalui kementerian/lembaga ke Papua tidak disoroti, tapi uang kecil yang masuk ke Papua sudah jelas peruntukannya selalu disoroti,” cetus dia. (Yuni)

Dibaca 316 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.