BKD Tidak Tinggal Diam Terhadap Nasib 78 Honorer K2 | Pasific Pos.com

| 19 August, 2019 |

BKD Tidak Tinggal Diam Terhadap Nasib 78 Honorer K2

Headline Penulis  Senin, 07 November 2016 21:26 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Nicolaus Wenda

 

“Komisi I DPR Papua Akan Perjuangkan ke Men PAN & RB hingga ke Presiden

Jayapura  : Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua kembali
mendatangi Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan
HAM. Pasalnya, BKD Provinsi Papua tak ingin tidak tinggal diam

terhadap nasib 78 orang tenaga honorer kategori 2 (K2) di lingkungan
Pemprov Papua yang belum diangkat menjadi PNS hingga kini.
  “Kami tidak tinggal diam, tapi terus berupaya memperjuangkan nasib
78 orang tenaga honorer K2 ini, supaya nasib mereka ada kejelasan,”
kata Kepala BKD Provinsi Papua, Nicolaus Wenda usai pertemuan dengan
Komisi I DPR Papua dan perwakilan tenaga honorer K2, di ruang Komisi I
DPR Papua, Jumat (4/11).
Bahkan,  BKD Provinsi Papua tengah berjuang untuk menyelesaikan
masalah itu, termasuk honorer K2 yang tidak terakomodir dalam data
base dan formasi umum yang diusulkan tahun 2014.
“Kami terus berupaya melalui surat dan pendekatan sedang kami bangun,
namun sampai hari ini belum ada kejelasan dari Kementerian PAN & RB,
sehingga kami tidak bisa memberikan harapan pada honorer K2,” ujar
Nicolaus.
Sehingga, ia berharap agar  ke 78 orang tenaga honorer K2 itu, untuk
sabar menunggu sampai ada kejelasan dari Kementerian PAN & RB terhadap
nasib mereka.
“Ya, Komisi I DPR Papua mengundang BKD Provinsi Papua untuk membahas
masalah honorer K2 terutama yang ikut tes CPNS, namun tidak lulus yang
berjumlah 78 orang. Sampai saat ini, memang minta diperhatikan
nasibnya,” paparnya.
Sementara itu, Perwakilan Honorer K2, Henock Nikopmur mengharapkan
adanya perhatian dari pemerintah terhadap nasib mereka untuk diangkat
menjadi PNS, apalagi sudah ada yang mengabdi 12 tahun.
“Kami sudah diberikan penjelasan. Kami tidak bisa intervensi, tapi
kami tetap bersabar dan menunggu apa yang menjadi kesepakatan
pertemuan tadi, untuk tindaklanjut sampai Menpan, bila perlu hingga
ketemu Presiden, kami akan tetap menanti,” tandasnya.
Tuk itu,  pihaknya berharap dalam tahun ini 78 honorer bisa
diperjuangkan untuk diangkat jadi PNS. Dari 78 orang itu, 44 orang
diantaranya putra daerah.
“Bila perlu sampai ke Presiden, harus diperjuangkan, karena kami orang
Papua adalah bagian dari negara ini,” ucapnya.
Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyao didampingi anggota
Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengakui pertemuan itu
menindaklanjuti nasib 78 tenaga honorer K2.
“Memang kami minta BKD secara transparan bagaimana nasib mereka.
Ternyata, BKD tidak tinggal diam, tapi terus berupaya
memperjuangkannya hingga ke Menpan yang lalu, Yuddy, namun pergantian
Menpan itu membuat mandeg nasib dari 78 honorer K2 dan honorer lain,”
jelasnya.
Namun kata Mathea,  perjuangan untuk nasib 78 honorer K2 tetap
berjalan dan Komisi I DPR Papua akan melaporkan ke pimpinan DPR Papua
untuk menyurati Men PAN & RB.
“Dari sisi politik juga, kami akan memperjuangkannya hingga ke Menpan,
bahkan bila perlu sampai ke Presiden,” pungkasnya. (Yuni)

Dibaca 835 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.