BKD: Tiga ASN Ajukan Pengunduran Diri Ikut Pilkada | Pasific Pos.com

| 15 July, 2019 |

BKD: Tiga ASN Ajukan Pengunduran Diri Ikut Pilkada

Headline Penulis  Kamis, 03 November 2016 13:38 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Kepala BKD Papua, Nicolaus Wenda

 

JAYAPURA,- Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua baru menerima bukti/berkas pengajuan pengunduran tiga calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak Jilid II, Tanggal 15 Februari 2017.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Nicolaus Wenda mengatakan, calon kepala daerah Bupati dan Walikota sudah ditetapkan oleh KPU setempat sejak pekan lalu. Idealnya, bukti pengajuan pengunduran seharusnya sudah diajukan, sehingga diterjukan ke Badan Kepegawaian Regional IX Jayapura.
"Sampai sekarang baru tiga calon kepala daerah yang masukan berkas, yakni dua calon Bupati Lani Jaya, Befa Jigibalon dan Briur Wenda dan calon Bupati Puncak Jaya Yustus Wonda. Namun, berkas-berkasnya pun belum lengkap,” kata Nicolaus Wenda, Rabu (2/11/2016).
Ia menegaskan, harusnya KPU melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Papua seperti pada Pilkada serentak tahun 2015 lalu. Dimana, KPU dan BKD bekerja sama terkait calon-calon kepala daerah yang statusnya Apatur Sipil Negara (ASN).
Oleh karena itu, kami mengimbau kepada para calon Walikota dan Bupati maupun wakilnya yang sudah ditetapkan sebagai calon diharapkan untuk segera melengkapi syarat-syarat sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.
Ditanya jumlah ASN aktif yang ikut di Pilada 2017, Nicolaus mengaku tidak mengetahui jumlahnya, karena pihak KPU belum menyerahkan daftar nama-nama. “Kami harap KPU untuk melaporkan nama-nama calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2017, khususnya ASN yang masih aktif. Kalau ada ASN yang mencalonkan diri silahkan KPU laporkan kepada kami, sehingga kami bisa membuat surat pemberitahuan kepada mereka guna melengkapi syarat-syarat, salah satunya pernyataan pengunduran diri,” bebernya.
Lanjutnya, sesuai ketentuan undang-undang KPU harus sudah menerima Surat Keputusan (SK) pemberhentian selambat-lambatnya 60 harus setelah penetapan Calon Kepala Daerah. (Bams)

Dibaca 400 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX