BBM satu harga di Papua perlu Diawasi | Pasific Pos.com

| 22 July, 2019 |

BBM satu harga di Papua perlu Diawasi

Headline Penulis  Jumat, 21 Oktober 2016 12:33 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Mustakim HR

 

Jayapura,- Kebijakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) meresmikan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua ketika mengunjungi  Gardu PLN di kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura pada awal pekan ini direspon positif  oleh Anggota DPR  Papua,  dari daerah pemilihan Kabupaten Jayapura, Mustakim HR.

Menurut Anggota Komisi II DPR Papua bidang ekonomi ini,  bahwa kebijakan presiden tersebut tentu disambut baik masyarakat Papua, terutama mereka yang ada di daerah pegunungan lantaran selama ini harga BBM di wilayah itu berkisar Rp60-Rp100 ribu per liternya. Meski begitu, kebijakan tersebut perlu diawasi.
"Sebelum presiden mengeluarkan kebijakan BBM satu harga di Papua, pemerintah sudah melakukan subsidi BBM. Namun BBM subsidi itu stoknya tak atau tidak terbatas. Belum lagi ketika ada oknum-oknum nakal yang bermain. Saya khawatir BBM satu harga di Papua juga seperti itu. Makanya perlu diawasi dengan ketat,"  kata  Mustakim, Kamis (20/10) kemarin.
Bahkan, kata legislator dari Partai Democrat ini, kebijakan itu perlu diikuti dengan pengawasan ketat oleh pemerintah, terutama pendistribusian dan ketersediaan stok BBM. Karena ketika pasokan BBM tak mencukupi , maka akan berdampak pada melambungnya harga kebutuhan pokok di wilayah pegunungan Papua.
"Selama ini salah satu penyebab melambungnya harga kebutuhan pokok di wilayah pegunungan tinggi karena semua kebutuhan di bawa dari Jayapura dengan menggunakan pesawat. Akibatnya ketika harga BBM naik, berdampak pada ongkos angkut yang menyebabkan harga sembako  juga ikut naik," paparnya.
Apalagi kata Mustakim, tanpa  ada pengawasan yang maksimal, sehingga kebijakan tersebut sulit utnuk berjalan secara maksimal dan membantu masyarakat.
"Bagaimanapun berbagai kemungkinan harus diantisipasi. Termasuk kemungkinan adanya pihak-pihak tak bertanggungjawab  untuk memanfaatkan kebijakan tersebut, “ ujar Musatkim. (Yuni)

Dibaca 358 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.