15 Anggota Polda Papua Terjaring OTT | Pasific Pos.com

| 22 May, 2019 |

15 Anggota Polda Papua Terjaring OTT

Headline Penulis  Kamis, 20 Oktober 2016 15:17 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige Renwarin

 

JAYAPURA,- Divisi Profesi Pengamanan (Provam) Polda Papua, mendapati Sebanyak 15 oknum anggota kepolisian di jajaran Polda Papua terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam dua bulan terkahir.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Patrige Renwarin menyampaikan, 15 anggota polri di jajaran Polda Papua tersebut antara lain, Kasat Intel Polres Jayapura, Iptu B dengan dua anggotanya. Lalu Kasat Lantas Polres Jayawijaya AKP S. Kemudian, Kasat Polres Mimika, AKP JP dan Aipda D. Kanit Pjr Polda Papua di Pos Koya, Iptu S bersama tiga anggota. Dua anggota Sat Sabhara Polres Jayapura dan tiga anggota Polres Jayapura Kota yang pos di Tahiti.
“Benar ada 15 anggota, dengan empat orang diantaranya seorang perwira dan memiliki jabatan di jajaran polres,” ungkap Patrige di dampingi Kasubbid Paminal, Bidang Provam Polda Papua, AKBP Indra Napitupulu, Rabu (19/10) saat ditemui diruang kerjannya.
Patrige membeberkan, OTT di Polres Mimika dan Polres Jayawijaya, lantaran menaikan harga kepengurusan SIM dari Rp. 120 ribu menjadi Rp. 350-Rp.380. Sedangkan di Sat Intel Polres Jayapura, terjaring OTT mengenai kepengurusan surat SKCK, dari Rp. 10.000 menjadi Rp. 30.000.
“Lalu di Sabhara Polres Jayapura, Pos Pol Tanah Hitam dan Pos Pol Pjr. Koya, terjaring saat mereka melakukan pengutipan liar (Pungli) terhadap mobil truk yang melintas di wilayah hukum mereka, antara lain mobil pengangkut kayu, sayur dan lainnya,” pungkasnya.
Diatara 15 oknum polri ini, lanjut Patrige, Kasat Lantas Polres Jayawijaya, AKP S, sudah menjalani sidang disiplin dengan hukuman demosi  pindah ke Polda Papua.
“Sedangkan empat belas oknum lainnya, masih menjali proses pemeriksaan di Provam Polda Papua. Mereka semua terancam demosi, hukuman 21 hari di tempat khusus, penundaan pangkat dan tidak diperbolehkan mengikuti pendidikan,” pungkasnya.
Menurut Patrige, apa yang dilakukan oknum polri ini tentunya telah melanggar hukum dan sangat meresahkan masyarakat. Bahkan pungli kini sudah menjadi atensi Presiden RI. Joko Widodo.
“Pungli rata-rata Rp. 10-Rp. 100. Walau jumlah itu kecil, namun itu sangat meresahkan masyarakat, apalagi para pedagang sayur. Bagi anggota Polri, tentu ini sudah melanggar hukum,” paparnya. (Ridwan)

Dibaca 560 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.