Dukungan PKPI Kepada Dua Paslon Walikota Tidak Sah | Pasific Pos.com

| 16 September, 2019 |

Dukungan PKPI Kepada Dua Paslon Walikota Tidak Sah

Headline Penulis  Kamis, 20 Oktober 2016 15:15 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Calon Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano didampingi kuasa hukumnya Refli Harun saat memberikan keterangan pers, Rabu kemarin.

 

JAYAPURA,- Dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kepada  pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Jayapura periode 2017-2021 Benhur Tomi Mano-Rustam Saru (BTM-HaRUS) dan Boy Markus Dawir-Nur Alam (BMD-ALAM) tidak sah. Demikian disampaikan kuasa hukum BTM-HaRUS Refli Harun kepada waratwan di Jayapura, Rabu (19/10) kemarin.

Refli Harun yang didamping  incumbent Benhur Tomi Mano menjelaskan, permasalahan yang terkait dengan proses pencalonan pasangan calon walikota dan wakil walikota Jayapura dalam pemilihan serentak tahun 2017 adalah dukungan PKPI kepada dua pasangan calon.
Dijelaskannya, Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU No. 10/2016), menerangkan keharusan bagi setiap pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melampirkan persetujuan dari kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat.
“Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon  yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi,”ujarnya.
Surat keputusan dari kepengurusan partai politik di tingkat pusat atas persetujuan pendaftaran kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut harus memuat tanda tangan Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 39 huruf d angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 5/2016)yang berbunyi, Nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakaln Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
Lanjutnya, Ketentuan Pasal 40 ayat (1)UU 10/2016, berbunyi Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 44 UU No. 10/2016 tersebut, kata Refli, dengan jumlah kursi DPRD Kota Jayapura sebanyak 40 (empat puluh) kursi, maka 20% (dua puluh persen) dari jumlah 40 kursi adalah 8 (delapan) kursi. Artinya, Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan/mengusung pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura apabila telah memenuhi paling sedikit 8 kursi di DPRD Kota Jayapura.
Bahwa untuk mendaftar sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan kepala daerah Kota Jayapura Tahun 2017, pasangan calonBoy Markus, SP, dan Dr. H. Noor Alam SE., Msi., memperoleh dukungan 10 (sepuluh) kursi dari 4 (empat) gabungan partai politik, sebagai berikut: Partai Demokrat (4 kursi),  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(4 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (2 kursi) dan Partai Keadilan Sejahtera yang tidak memiliki kursi di DPRD Kota Jayapura.
Bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Periode 2017-2022, Boy Markus, SP, dan Dr. H. Noor Alam SE, Msi, mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan  Nomor: 171/SKEP/DPN PKP Indonesia/VII/2016, tertanggal 27 Juli 2016,ditandatangani oleh Isran Noor selaku Ketua Umum dengan Wakil Sekretaris Jenderal Takudaeng Parawansa.
Berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015, tertanggal 10 November 2015, yang kemudian dipertegas kembali melalui Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.AH.11.01-84, tertanggal 20 September 2016, dinyatakan bahwa kepengurusan yang tercatat dalam database Partai Politik Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia adalah Kepengurusan DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan Ketua Umum Isran Noor dan Sekertaris Jenderal Semuel Samson.
Dengan demikian, kita ketahui bahwa ada dukungan lain yang ditanda tangani oleh bapak Samuel Samson kepada BTM dengan penjabat sementara Haris Sudarno.
Dijelaskannya lagi, berdasarkan poin aturan, maka bakal pasangan Calon Boy Markus, SP, dan Dr. H. Noor Alam SE., Msi., seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, karena hanya didukung  6 (enam) kursi di DPRD Kota Jayapura.
Ia mengatakan dan dukungan PKPI seharusnya dinyatakan tidak sah jadi didalam Pilkada itu kita bicara dua hal pertama prosedur dan kedua adalah subtansi dari sisi prosedur kita ketahui bahwa pendaftaran itu harus ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari sisi subtansi sebenarnya ada dukungan yang terbelah satu dukungan ditanda tangani oleh Isran Noor dan Wakil Sekjen, satu dukungan ditanda tangani oleh Haris Sudarno dan kemudian Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal.
Nah,  saya berpandangan itu dua dukungan itu sama tidak sahnya jadi kalau dukungan satu dinyatakan tidak sah maka satunya lagi dinyatakan tidak sah, karena berdasarkan data base yang ada di Kementrian Hukum dan Ham yang sah itu Ketua Umum Isran Noor dan Sekjennya Samuel Samson dan kita tau partai politik ini tidak milik perseorangan, partai politik itu tidak milik Ketua umumnya tapi partai politik itu adalah organisasi yang memiliki system, salah satu sistim yang dibangun dalam perundang-undangan.
Jadi, dalam hal rekomnedasi itu harus ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekjen dan rujukan apa, rujukannya adalah data bese atau catatan sesuatu yang tercatat di Kementrian Hukum dan Ham sebagai institusi yang memang mengadministrasi kepengurusan partai politik,” tegasnya.
Ditanya keputusan Panwas yang menolak gugatan BTM-HARUS langkah selanjutnya yang akan dibuat apa, ia mengatakan kalau secara pribadi berharap KPU tetap berada dijalan yang lurus, artinya menegakkan peraturan perundang-undangan.
“Saya pribadi juga heran mengapa kemudian panwas tetap dalam tanda kutip menolak permohonan untuk menyatakan bahwa itu sesungguhnya tidak sah, karena ini khan perkara yang mudah sesungguhnya. jadi tidak bisa kemudian kalau kita bicara tentang formalitas lalu kemudian kemudian formalitas itu ditanyakan kepada misalnya DPP PKPI di Jakarta,” beberanya.
Raefli berhadap, KPU Kota Jayapura mampu menegakkan aturan. Kalau KPU tetap meloloskan paslon BMD-ALAM, tentu ada upaya lain, Yakni ajukan lagi ke Panwas sebagai sengketa tata usaha Negara yang dimana kita tau bahwa tidak bisa langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena prosedurnya harus ke Panwas lagi dari Panwas nanti ke PTUN, dan dari PTUN ke MA itu prosedurnya.
“Kalau ada tindakan-tindakan yang tidak independen dan tidak professional dari panwas bukan tidak mungkin kita mengadu ke Dewan Penyelenggara DKPP di Jakarta. Intinya adalah kita ingin aturan ditegakan bukan soal kompetisisnya bahwa kalau menang tidak memenuhi syarat katakana tidak memenuhi syarat kalau memenuhi syarat ya kita bisa berkompetisi secara fair play,” imbaunya.
Masih menurutnya, kalau mau sedikit mengkritik saya membaca putusan Paswas  pusing saya sebenarnya, kenapa pusing karena tidak ada pertimbangan hukumnya. Tiba-tiba ada kesimpulan tapi pertimbangan hukumnya tidak ada. Katanya.
Sementara itu, calon Walikota Jayapura Dr. Benhur Tomi Mano mengatakan ingin memperkenalkan kuasa hukumnya Refli Harun bersama Paskalis Letsoin yang akan mendampinginya untuk penanganan sengketa pilkada di Kota Jayapura.
Jadi, kedua kuasa hukum akan damping kami dari proses pencalonan bakal calon penetapan bakal calon dan seterusnya sampai di Mahkamah Agung, di atas langit masih ada langit dan proses ini akan berjalan sampai dengan Desember,” tegasnya.
Dikatakan, tanggal 24 akan ada penetapan Bakal Calon dan dilanjutkan dengan pencabutan nomor, tapi sengketa Pilkada ini tetap jalan sampai dengan Desember masa waktunya, maka itu saya mengudang kuasa hukum saya Refli Harun datang KE Jayapura, saya minta beliau harus hadir di putusan Panwas Kota dia akan melihat bagaimana proses demokrasi ini dibangun di kota jayapura sessuai dengan aturan-aturan hukum dan bukan menabrak hukum dan aturan itu.
Kemudian, lanjutnya, kerja kerja KPU yang tidak independen dan juga kerja kerja Panwas yang tidak lagi independen, maka akan ada upaya-upaya hukum untuk melawan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan dan hukum itu, maka itu saudara refli yang saya undang datang mendampingi saya datang lihat situasi demokrasi yang berjalan di kota Jayapura ini. beliau juga akan melihat putusan KPU Kota Jayapura nanti tanggal 24 senin mendatang itu bagaimana. Bebernya. (Erna)

Dibaca 660 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.