DPR Papua Desak Dana Bayangan 10% Dikucurkan Untuk Papua | Pasific Pos.com

| 25 August, 2019 |

DPR Papua Desak Dana Bayangan 10% Dikucurkan Untuk Papua

Headline Penulis  Rabu, 05 Oktober 2016 13:22 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Anggota Komisi I DPR Papua, Ruben Magai

 

Jayapura  :  Anggota Komisi I DPR Papua, Ruben Magai yang juga selaku
ketua tim head hock mendesak pemerintah pusat agar dana 10% yang masuk
dikas negara segerah diberikan kepada pemerintah provinsi papua karena
tidak sesuai UU no 36 tahun 2008, yang membahas tentang pajak
penghasilan wajib pajak sebesar 25%.

“Selama ini sesuai kontrak kerja PTFI harus membayar sebasar 35%
kepada pemerintah pusat , yang menjadi pertanyaan sekarang adalah 10 %
dari 35 % yang masuk di kas negara di buat apa.  Kalau 25% sudah
jelas sesaui UU yang berlaku.,"tutur Ruben, selasa (4/10) saat ditemui
usai kegiatan workshop KPK.
Ruben mengungkapkan bahwa, dana 10% yang masuk di kas negara sejak
kontrak PTFI kedua pada tahun 1991 hingga sekarang mencapai ratusan
trilliunan.. Negara pakai UU apa, sedangkan UU no 36 tahun 2008
tentang amnesti pajak hanya 25% saja.
"Kita sudah bertemu wakil mentri keuangan sebanyak dua kali dan Dirjen
Perimbangan Keuangan sebanyak empat kali, selain itu juga kita sudah
menyurati mentri dalam negeri untuk membahas persoalan ini.,"
jelasnya.
Ruben Magai menandaskan, yang menjadi permasalahan adalah pemerintah
pusat melaporkan kepada masyarakat sesuai UU no 36 tahun 2008 tentang
amnesti pajak dan juga UU no 33 perimbangan keuangan, Jadi pemerintah
tidak bisa menyalahgunakan laporan sesuai instrumen negara dengan UU
yang berlaku,
"Saya sudah meminta kepada ketua KPK agar menengahi hal ini, minggu
depan saya akan bertemu Kementrian Keuangan dan Anggota DPR RI untuk
membahas dana bayangan sebesar 10 % yang masuk di kas negara dan
mendorong agar dana tersebut segara dikucurkan ke Papua, sehingga
percepatan pembangunan yang sudah direncanakan entah untuk PON maupun
pembangunan lainya," tandas Ruben.
Ruben Magai menegaskan kepada pemerintah pusat, dana 10% yang usulkan
agar diberikan SKO dan tidak bisa diberikan dalam bentuk DAK DAUK
karena tidak masuk dalam wajib pajak.
"Kami sudah ajukan RKA terkait dana 10 %, kalau yang 25 % itu
terserah kewenangan pemerintah pusat mau dibagi berapa kepada Papua
sebab sudah sesuai UU no 36 tahun 2004 tenrang perimbangan keuangan
pusat dan daerah," ungkapnya. (Yuni)

Dibaca 363 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX