Enam Negara Pasifik Melecehkan Sidang Umum PBB | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Enam Negara Pasifik Melecehkan Sidang Umum PBB

Headline Penulis  Selasa, 04 Oktober 2016 08:44 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua (AMPERA)

 

JAYAPURA,- Internasionalisasi isu Papua terkait pelanggaran HAM yang di suarakan oleh enam negara Pasifik di Sidang Umum PBB ke -71 beberapa waktu lalu, dinilai oleh Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua (AMPERA) sebagai bentuk pelecehan terhadap sidang PBB.

Stanly Salamahu Sayuri, selaku Ketua Umum AMPERA, saat menggelar jumpa pers di Abepura mengungkapkan jika masalah Papua sudah final, dengan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) Tahun 1969, dan sejak bergabung kedalam NKRI, kemajuan pembangunan sudah nampak, meski masih belum merata, namun upaya itu sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terlebih di era pemerintahan Joko Widodo.
“Banyak kelompok seperti ULMWP (United Leberation Of West Papua) yang merupakan wadah perjuanagan membangkang menginginkan Papua Merdeka, sengaja melakukan lobi politik diluar negeri, dengan isu pelanggaran HAM, dan ini merupakan penyesatan idiologi. Pembangunan sedang berjalan, dan upaya penyelesaian pelanggaran HAM sudah dilakukan oleh pemerintah,” kata Stanly, Senin (3/9/2016).
Internasionlisasi isu pelanggaran HAM Papua di Sidang PBB pada 20-26 lalu, yang dengan sikap yang tidak patut , enam negara yaitu Solomon Island, Republik Vanuatu, Republik Nauru, Republik Kepulauan Marshall, dan Kerajaan Tonga dan Tuvanu, telah berupaya untuk mencampuri urusan negara Indonesia, yang nyatanya, negara mereka sendiri juga belum bisa menyelesaikan kasus HAM.
 “Ini merupakan bentuk pelecehan terhadap Sidang Umum PBB, karena agendanya adalah membahas SDGs (Sustainable Development Goals) yang merupakan kelanjutan dari MDGs (Milenium Development Goals) bukannya isu HAM di negara – negara anggota PBB,” katanya.
Sementara, terkait sikap sebagian kelompok masyarakat yang menyudutkan diplomatik cantik Nara Masista Rakhmatia, yang telaah menyerang balik pernyataan enam Kepala Negara yang menyinggung Indonesia dengan isu pelanggaran HAM, Edward Rumaterai selaku Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan AMKPERA, dalam kesempatan yang sama, menganggap bahwa apa yang di lakukan oleh diplomatic Indonesia tersebut sudah sangat tepat.
 “Negara lain tidak berhak mencampuri urusan negara Indonesia, terlebih apa yang disampaikan itu tidk esuai dengan keadaan sebenarnya. Saya sepakat kata – kata Nara, bahwa mereka (Enam Kepala Negara) tersebut tidak mengetahui perkembangan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua. Pemerintah saat ini tengah berupaya menyelesaikan segala permasalahan HAM di tanah Papua, dengan di bentuknya Komnas HAM, jadi tidak usah mencampuri urusan negara lain, sedangkan mereka punya urusan sendiri tidak betul,” paparnya.
Lain halnya dengan dengan Sandi Roberth Wayangkau, selaku Sekjen AMPERA, menyoroti dampak yang akan ditimbulkan atas sikap enam kepala Negara dalam sidang Umum PBB tersebut.  “Akan berdampak pada kemanan di Papua, terlebih sudah mulainya tahapan Pilkada di Papua,” katanya. (Fani)

Dibaca 748 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.