ASN RSUD Dok II Demo ke DPRP | Pasific Pos.com

| 20 May, 2019 |

ASN RSUD Dok II Demo ke DPRP

Headline Penulis  Selasa, 04 Oktober 2016 08:41 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Puluhan Aparatur  Sipil Negara (ASN) dari RSUD Dok II Jayapura melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor DPR Papua pada Senin (3/10) siang.  Mereka menuntut agar Direktur RSUD Dok II Jayapura Yosep Rinta meletakkan jabatannya.

“Pemimpin RSUD mempunyai masalah bagaimana pasien mau sembuh. Dalam aturan bahwa mantan narapidana tidak boleh menduduki jabatan struktural seperti eselon II dan III,” kata koordinator aksi, Sadrak Y.F Idorway, ketika menyampaikan orasinya di hadapan anggota DPRP.
Selain itu, ia juga membeberkan, bahwa direktur RS Dok II Jayapura telah melakukan tindakan arogansi dalam memimpin dan memanejeman RSUD. “Kami orang Papua digeser dan ganti orang lain yang berasal dari luar. Kami juga diancam akan dipecat sebab melakukan aksi demontrasi, “ ungkapnya.
Sementara koordinator ASN RSUD Jayapura, Selfiana Yoangka yang membacakan peryataan sikap mendesak agar pimpinan RSUD Dok II Jayapura mundur dari jabatan atau dicopot.
“Drg. Yosef Rinta Rachdyat harus meletakkan jabatan atau dicopot dari jabatan direktur Rsud Jayapura karena banyak melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM),”  tandasnya.
Selain itu, lanjutnya, juga ada tuntutan lain yakni,  meminta pemerintah segera menunjuk pelaksana tugas direktur RSUD Dok II Jayapura, Asisten I Setda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa untuk pembenahan permasalahan di RSUD Jayapura agar pelayanan tetap berjalan normal dalam suasana damai dan kekeluargaan menuju Papua bangkit, mandiri dan sejahtera.
ia juga mengaku akan melakukan aksi serupa hingga tuntutan para ASN dijawab oleh Gubernur Papua. “Aksi akan dilakukan sampai tuntutan ASN PNS RSUD Jayapura dijawab dalam waktu 3 (tiga) hari oleh bapak kita Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,”  tegasnya.
Wakil Ketua Komisi V DPR Papua yang membidangi Kesehatan,  Nioluen Kotouki  yang menemui para pendemo bernjanji akan menindaklanjuti aspirasi mereka.
“Kami akan mengawal, ini kan persolan system berarti harus merujuk pada aturan yang berlaku. Kami akan panggil direktur untuk mencarikan pemecahan masalah ini. Kami juga akan melakukan koordinasi tingkat pimpinan,” kata Nioluen.
Ditempat terpisah Ketua Komisi V DPRP Papua,  Yakoba Lokbere menyatakan bahwa semua orang bisa menyampiakan pendapat ke DPR Papua baik itu masyarakat dan siapa pun. “Jadi negera ini kan negara hukum, jadi semua mangacu kepada aturan.
Jika main ancam pecata, maka urusannya lain. Itu bisa berurusan dengan pihak keamanan.  Jadi siapa pun yang duduk sebagai pimpinan tidak bisa main hakim sendiri. Ini DPR tempat orang menyampaikan aspirasi, jika mereka diancam maka urusanya ke pihak berwajib,” pungkasnya. (Yuni)

Dibaca 365 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.