DPRD Intan Jaya Pertanyakan Realisasi Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali Senilai Rp.97 M | Pasific Pos.com

| 23 July, 2019 |

DPRD Intan Jaya Pertanyakan Realisasi Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali Senilai Rp.97 M

Headline Penulis  Senin, 03 Oktober 2016 13:47 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)



Jayapura  :  Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya, Mathen Tipagao  yang
juga sebagai anak daerah di Intan Jaya kembali mempertanyakan
realisasi proyek pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali  senilai Rp.97
Miliar.

Untuk itu, DPRD mengancam akan menindak lanjuti proses pembangunan
tersebut kepada aparat keamanan, lantaran hingga dua tahun berjalan,
tidak terlihat adanya pembangunan jalan dari pihak ketiga selaku
pengelola pekerjaan tersebut.
“Pemerintah provinsi harus menindak lanjuti ini. Saya sebagai Ketua
DPR dan anak Kampung Wandai Kabupaten Intan Jaya, melihat sendiri
tidak ada pekerjaan disana. Seharusnya pekerjaan itu sudah selesaii,
tapi hingga saat ini tidak pernah ada. Pembangunanya hanya fiktif, ”
kata Marthen kepada wartawan, di Café Excelco Jayapura Minggu (2/10)
kemarin sore.
Bahkan kata Marthen,  untuk pembangunan jalan itu, pemerintah telah
menggelontorkan anggaran 15 persen sebagai uang muka. Namun yang
terjadi di lapangan, tidak ada pekerjaan di lokasi proyek, semua
fiktif.
“Seharusnya Pemerintah Provinsi Papua lebih jeli dengan proses ini,
uang yang sudah dibayarkan lari kemana? ,” Tanya Marthen.
Menurut Marthen, pemerintah provinsi Papua seharunya mempercayakan
pekerjaan tersebut kepada perusahaan yang telah ada di daerah. Karena
pembangunan jalan di Intan Jaya merupakan kerinduan masyarkat.
“Kami di Intan Jaya sangat menantikan adanya pembangunan, apalagi
jalan karena dengan terbukanya jalan tembus ke Enarotali maka akan
meminimalisir tingginya harga dan membuka perekonomian masyarakat di
Sugapa,” tandasnya.
Marthen menambahkan,  saat ini Pemerintah Daerah telah mengambil
kebijakan dengan menujuk perusahaan lain untuk melakukan pekerjaan
pembangunan jalan tembus di lokasi tersebut.
“Pemerintah Daerah sudah mengambil kebijakan, tapi dewan berharap
pekerjaan dari provinsi  ini harus tetap diusut karena sudah
menimbulkan kerugian bagi Negara, “ pungkasnya. (Yuni)

Dibaca 448 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.