Bupati Waropen Dituntut 6 Tahun Penjara | Pasific Pos.com

| 25 May, 2019 |

Bupati Waropen Dituntut 6 Tahun Penjara

Headline Penulis  Sabtu, 28 Maret 2015 15:48 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Jayapura,- Setelah mengalami penundaan sehari, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian dana hibah KPU Waropen senilai Rp 3 Miliar dengan tersangka akhirnya digelar di Pengadilan Tipikor Jayapura, Kamis (26/3) kemarin. Dalam persidangan yang dipimpin majelis hakim yang diketui Martinus Balla, SH (Ketua PN Jayapura) dengan dua anggota hakim Irianto, SH, MHum dan Petrus Maturbong, SH dengan agenda pembacaan tuntutan oleh  Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam  persidangan yang dipadati para pengunjung yang merupakan keluarga dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntutannya yang dibacakan oleh dua JPU menuntut  terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun.
Dalam tuntutannya itu, terdakwa  dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tindakpidana korupsi sebagaimana  dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU RI No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Setelah mendengarkan tuntutannya dari JPU, pihak penasehat hukum (PH) terdakwa akan mengajukan keberatan dan pembelaan yang akan disampaikan pada persidangan yang akan digelar pada pekan depan.
  Seperti diketahui, Bupati Waropen Yesaya Buinay, diadili di Pengadilan Tipikor Jayapura terkaita dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Waropen senilai Rp 3 miliar. Dalam kasus ini, Bupati Buinay dianggap memberikan pengalokasian dan pencairan dana kepada KPU tidak sesuai prosedur.
Karena, pencairan dana  dilakukan setelah mantan Ketua KPU Waropen yang dipecat Melina Wonatorey meminta tambahan dana sebesar Rp 3 miliar ke Pemda Waropen, padahal proses Pilkada yang menghabiskan dana sebesar Rp6 miliar sudah selesai digelar. Dana sebesar Rp3 miliar itu kemudian dicairkan,  hanya melalui perintah lisan dari Bupati Buinay tanpa adanya izin prinsip dari DPRD Waropen. (And)

Dibaca 544 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.

INDEX