Dewan Desak Pemda Berantas Miras | Pasific Pos.com

| 22 July, 2019 |

Dewan Desak Pemda Berantas Miras

Headline Penulis  Selasa, 06 September 2016 13:52 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur Papua Lukas Enembe didampingi pejabat lainnya menyaksikan miras yang disita Satpol PP beberapa waktu lalu.

 

Jayapura,-  Anggota Komisi II DPR Papua, Mustakim HR meminta kabupaten/kota harus menghentikan peredaran dan penjualan minuman keras di daerahnya masing-masing.

Mustakim juga meminta kepada Penjabat Wali Kota Jayapura, agar secara intens melakukan pemberantasan dan penghentian peredaran dan penjualan minuman keras di Kota Jayapura.
Ya, tidak ada pilihan lain, pemerintah kabupaten/kota harus menghentikan peredaran dan penjualan miras di daerahnya masing-masing,” tegas Mustakim.
Apalagi, kata Politisi Partai Demokrat ini, sudah ada peraturan daerah tentang pelarangan minuman keras dan pencanangan Papua bebas dari minuman keras beberapa waktu lalu.
Namun, ujar Mustakim, kenyataannya sampai saat ini, orang menjual miras dan mengkonsumsi miras alias mabuk, masih terdapat dimana-mana.
“Ini khan berarti miras masih beredar. Oleh karena itu, Pemkot Jayapura sebagai ujung tombak, termasuk kabupaten lain,  harus menghentikan dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan sweeping tempat-tempat pengeceran dan penjualan miras itu,” tandasnya.
Apalagi, ia mendengar jika Kementerian Hukum dan HAM memberikan
kucuran dana Rp 52 miliar untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Kota Jayapura  dan Lembaga Pemasyarakat Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Di satu sisi, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada pusat yang
telah memberikan perhatian ke Papua. Namun, disisi lain, Papua hendaknya malu karena jika anggaran Rp 52 miliar itu, untuk membangun infrastruktur lainnya, kita berbangga hati dan berbesar hati. Namun, jika untuk perluasan pembangunan Lapas Wamena dan Jayapura, berarti lembaga pemasyarakatan yang ada ini kurang luas, penghuninya makin lama-makin bertambah, berarti kriminalitas di Tanah Papua semakin meningkat,” paparnya.
Mustakim menambahkan, meningkatnya angka kriminalitas itu karena salah satu sumbernya, adalah dari minuman keras.
“Oleh karena itu, tidak ada pilihan bahwa pemerintah kabupaten/kota harus menghentikan peredaran miras di Tanah Papua, jika ingin menyelamatkan generasi muda kita,” tandasnya. (Yuni)

Dibaca 729 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.