Ditetapkan Jadi Terdakwa, Ketua Bawaslu Papua Terancam Dieksekusi | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Ditetapkan Jadi Terdakwa, Ketua Bawaslu Papua Terancam Dieksekusi

Headline Penulis  Jumat, 02 September 2016 13:48 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Ketua Bawaslu Robert Horik

 

“Ketua Banwaslu Papua Didesak Mundur”

Jayapura - Ketua Bawaslu Robert Horik divonis 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta, atas dugaan korupsi dana hibah tahun 2011 untuk pembelian tiga mobil Toyota Rush sebesar Rp 226.850.000,-.

Permohonan kasasi, Robert Horik terdakwa kasus korupsi dana hibah Panitia Pengawas Pemilu tahun 2010 yang menyebabkan kerugiaan negara lebih dari Rp 226 juta, Ditolak Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan Ketua Majelis Dr. Artidjo Alkostar, pada Senin, 25 Januari 2016.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jayapura, Pieter Dawir saat dikonfirmasi membenarkan adanya surat keputusan penolakan dari MA yang diajukan terdakwa kasus korupsi dana hibah, Robert Horik. Hanya saja, pihaknya belum menerima salinan putusan MA.
“Sampai kini surat tersebut belum diturunkan ke Kejaksaan Negeri Jayapura, kalau sudah kami akan mengambil tindakan untuk mengeksekusi yang bersangkutan, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung,” terangnya.
Dalam kasus tersebut, diakui Pieter, pihaknya telah mengeksekusi terdakwa lain bernama Onny J.J Labelauw, sebagaimana putusan MA.  “Kalau Onny sudah kami eksekusi, tapi Robert Horik belum, karena kami belum menerima surat keputusan MA,”terangnya lagi.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Pdt. Robert Horik saat dikonfirmasi melalui via selulernya menyatakan belum menerima surat keputusan dari MA terkait penolakan permohonan kasasi yang diajukannya.
“Sampai saat ini saya belum menerima surat tersebut, jadi saya juga belum mengetahui soal hasil putusan itu sekarang, namun apabila putusan MA tentang penolakan itu saya siap menjalani proses tersebut” tutur Robert singkat.
Satu dari tiga mobil Toyota Rush dibeli secara tunai sebesar Rp 226.850.000,- dengan diatasnamakan anggota Panwas Papua Igantius Y Wiranto yang kini telah menjadi hukuman. Sementara dua unit mobil lainnya dibeli secara indent dengan memberikan uang muka masing-masing sebesar Rp 10 juta.
Tiga unit mobil yang dibeli oleh para terdakwa, termasuk Robert Horik, berasal dari pencarian dana hibah sebesar Rp2.460.000.000,- yang dicairkan tanpa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Panwas Provinsi Papua dengan Gubernur Provinsi Papua.
Sementara itu, gerakan sejuta relawan pengawas pemilu mendesak agar ketua Banwaslu Provinsi Papua untuk mundur dari jabatannya. Pasalnya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan penolakan kasasi dari Pdt. Robert Horik atas kasus Korupsi dana hibah yang merugikan Negara sebesar Rp 2 milyar lebih.
Coordinator gerakan sejuta relawan pengawas pemilu Provinsi Papua Nasarudin Sili Luli saat ditemui mengatakan, Pdt. Robert Holik diminta secara legowo untuk segera mundur dari jabatannya sebagai ketua Banwaslu Provinsi Papua, mengingat proses pilkada serentak putaran kedua sudah mulai berjalan, dan jika yang bersangkutan masih bertahan pada jabatannya dihawatirkan akan sangat berpengaruh pada hasil pilkada mendatang.
Selain mendesak pengunduran diri ketua Banwaslu Provinsi Papua, Nasarudin juga mengungkapkan akan menyurat ke Banwaslu Republik Indonesia agar segera melakukan pergantian komisioner Banwaslu Provinsi Papua, agar yang bersangkutan bisa menjalani proses hukum sebagai konsekuensi tindakan melawan hukum yang dilakukan bersama dengan 2 orang mantan komisioner Banwaslu Provinsi Papua yang sudah di tahan terlebih dahulu.
 “Kami berikan deat line selama satu minggu, kalau tidak  maka relawan pengawas pemilu Provinsi Papua akan mengabil alih kantor Banwaslu Provinsi Papua.” Ungkapnya. (Ridwan/Icha)

Dibaca 503 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.