Diduga, PT. Freeport Sudah Masuk Di Taman Nasional Lorentz | Pasific Pos.com

| 20 August, 2019 |

Diduga, PT. Freeport Sudah Masuk Di Taman Nasional Lorentz

Headline Penulis  Rabu, 31 Agustus 2016 07:36 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Sekda Papua Hery Dosinaen, SIP.M.KP

 

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua menduga kegiatan penambangan emas bawah tanah yang dijalankan perusahaan raksasa PT. Freeport Indonesia sudah masuk sampai di wilayah Taman Nasional Lorentz.

Hal itu disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen, kepada wartawan usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Taman Nasional Lorentz sebagai warisan Alam Dunia dan Nokes sebagai warisan budaya takbenda UNESCO, Selasa kemarin.
Menurut Sekda, sampai saat ini negara belum memiliki kemampuan untuk mendeteksi penambangan emas bawah tanah yang dijalankan perusahaan raksasa PT. Freeport Indonesia.  “Bisa saja (ada penambangan dibawah tanah) di kawasan Ilaga, Jila, Hoya, Ermakawiya dan Bela. Sebab diatasnya kan taman Lorentz dan mungkin saja sudah ada terowongan yang tembus kesitu sehingga negara harus melihat. Jika tidak pertambangan akan gerogoti terus alam kita dari bawah tanah, meski hutan diatasnya dilindungi,” terangnya.
Sekda juga menyoroti konstelasi (keadaan,red) politik ekonomi internasional sekarang ini, dimana Pemda di Papua secara tak langsung mendapat tekanan dari negara donor, dalam konteks menjaga kelestarian taman lorentz.
Sehingga pada akhirnya, sekitar 10 kabupaten yang berada di taman nasional tersebut, tak dapat melaksanakan pembangunan secara maksimal. “Salah satu contoh, Kabupaten Asmat kabupaten yang berada diatas air dan tak bisa membangun ibukota kabupatennya karena dikelilingi Taman Nasional Lorentz.
 “Ini harus kita sampaikan sehingga kita harap ada regulasi yang bisa payungi supaya Pemda Kabupaten yang berada diwilayah Taman Lorentz bisa melaksanakan pembangunan dengan baik tanpa berbenturan dengan proses hukum,” harapnya.
Sekda menambahkan, sejak 1980 silam, pembangunan jalan Trans Irian Jaya dari Sorong ke Merauke yang dikerjakan Kementerian PU, banyak melewati taman nasional tersebut. Sehingga menjadi kendala dalam proses pembangunan.
 “Karena itu, diharapkan ada kepastian hukum yang berpihak kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini,” tutupnya. (Bams)

Dibaca 384 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.