Anggaran Dipotong, Gubernur Protes | Pasific Pos.com

| 26 May, 2019 |

Anggaran Dipotong, Gubernur Protes

Headline Penulis  Selasa, 23 Agustus 2016 07:57 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH

 

Jayapura,- Kebijakan pemerintah pusat memangkas anggaran transfer ke daerah, disayangkan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Pasalnya, pemerintah daerah sudah melakukan kontrak kerja untuk pembangunan wilayahnya.

Gubernur kepada sejumlah wartawan di Jayapura, Senin (22/8) mengatakan, instruksi presiden (inpres) yang mengatur mengenai pemangkasan anggaran ini dapat diuji kembali melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebab, dengan adanya anggaran tersebut dipangkas, bagaimana pekerjaan yang sudah diprogramkan. Menurut Lukas, APBD Provinsi Papua dipotong hingga Rp 800 miliar, yang paling kelihatan adalah APBD Kabupaten Mimika yang awalnya Rp 1,9 triliun terpotong Rp 1,2 triliun dan tersisa hanya Rp 700 miliar.
"Rata-rata dari masing-masing pemerintah daerah, anggarannya terpotong hingga Rp 30 miliar, ini di luar kebiasaan pemerintah, sebelumnya tidak pernah," ujarnya.
Dia menjelaskan pemangkasan anggaran ini sangat berpengaruh pada pembangunan di wilayah Provinsi Papua dan pihaknya terganggu dengan pemotongan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. "Kami sarankan untuk menggugat inpres tersebut karena sangat mengganggu hak pemerintah daerah, termasuk Pemprov Papua," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya sudah membahas mengenai pemangkasan anggaran ini dan pemerintah daerah sangat dirugikan sehingga diharapkan hal ini tidak menjadi beban di daerah pada 2017.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pemotongan anggaran untuk daerah yang tergabung dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak akan mengganggu pembangunan daerah yang bersangkutan.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Ahmad Hafidz Tohir mengatakan, pemotongan belanja daerah yang sebesar Rp69 triliun akan mempersulit pembangunan di daerah.
Sri Mulyani mengakui transfer daerah tahun ini lebih rendah karena dana bagi hasil (DBH) ke daerah juga lebih rendah. Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) meksipun penerimaan negara akan sangat ketat diharapkan tidak lebih rendah untuk semua daerah.
"Kami pastikan tidak akan mengganggu perekonomian daerah tersebut. Kami juga pastikan pemotongan ini tidak berbahaya bagi daerah yang bersangkutan," katanya di Jakarta, Selasa lalu (16/8/2016).
Sri Mulyani menambahkan, pihaknya akan coba transfer ke daerah tidak lebih rendah untuk semua daerah dengan penyesuaian DAK (Dana Alokasi Khusus).
"Kami akan sesuaikan DAK sesuai tema yakni mengurangi kesenjangan maka afirmasi untuk daerah tertinggal, betul-betul untuk memacu pembangunan di tingkat akar rumput. Jadi pemberdayaan termasuk dana yang bisa digunakan di level desa naik Rp. 47 triliun ke Rp.60 triliun,"tutupnya. (Bams)

Dibaca 354 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.