Keinginan Tak Direspon, Jangan Salahkan Pemerintah Pusat | Pasific Pos.com

| 21 May, 2019 |

Keinginan Tak Direspon, Jangan Salahkan Pemerintah Pusat

Headline Penulis  Senin, 15 Agustus 2016 14:35 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Yan Permenas Mandenas.

 

Jayapura,- Akibat seringnya Gubernur Papua dan wakil Gubernur Papua tidak ada ditempat ketika ada kunjungan pejabat pusat ke Papua, mendapat kritkan keras oleh Menko Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan, sehingga  dinilai Ketua Fraksi Hanura DPR Papua, Yan Permenas Mandenas, S. Sos, M. Si ini merupakan kesalahan yang sangat fatal.

“Jadi, saya pikir sangat fatal sebagai seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua yang kerap sekali meningalkan tempat disaat kunjungan para pejabat pusat,”  tegas Yan Mandenas saat dihubungi lewat telepon selulernya, Minggu (14/8).
Bahkan, menurut Politisi muda Partai Hanura itu,  ketidak hadiran Gubernur dan Wakil Gubernur itu, suatu kesalahan yang sangat fatal yang sebenarnya tidak menunjukkan kepribadian seorang kepala daerah yang baik.
Selain itu, lanjut Yan Mandenas, sikap seperti ini, sebagai kepala daerah sangatlah merugikan masyarakat Papua dari segi pelayanan pemerintahan daerah dan pelayanan pemerintah satu tingkat diatasnya.
Apalagi kata Yan Mandenas, kunjungan dari perwakilan pemerintah pusat itu, tentunya tidak terlepas dari kepentingan daerah, yang nantinya didiskusikan wakil pemerintah tersebut.
“Mestinya, itu  harus menjadi catatan pemerintah pusat dan harus diberikan warning keras, sehingga tidak serta merta kepala daerah meninggalkan tempat seenaknya, tanpa harus meninggalkan kepentingan pemerintahan daerah dalam menyambut kunjungan pusat ke Papua,” tegasnya.
Yan Mandenas menuturkan, seringnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sering meninggalkan tempat, apalagi saat ada kunjungan dari pejabat pusat itu, harus dipertanyakan oleh masyarakat. “Saya pikir memang hal seperti begini,  masyarakat patut
mempertanyakan, selama masyarakat memberikan kepercayaan kepada gubernur dan wagub memimpin Papua sejauhmana komunikasi dan relasi yang dibangun pemprov ke pusat, untuk mendorong kebijakan pembangunann di Papua yang diperjuangkan melalui kepala daerah,” pungkasnya.
Apalagi, jika melihat situasi dan dinamika pemerintah dan dalam hal ini kepala daerah tidak merespon secara resmi kunjungan pusat, tentu sudah sangat tidak sinkron dengan kebijakan presiden, harus ada mekanisme mengelola kebijakan daerah.
“Jika sikap kepala daerah ini, tidak pernah sinkron dan menguntungkan masyarakat. Saya pikir masyarakat perlu tanya juga, kenapa gubernur tidak ada di tempat? Apalagi, ini sudah kesekian kalinya,” ketus Yan Mandenas.
Menurutnya, jika kejadian itu terus terjadi, maka jangan menyalahkan pemerintah pusat, jika Pemprov Papua menginginkan segala sesuatu tidak didukung dan direspon oleh pemerintah pusat. “Jika begini, jangan salahkan pusat ketika pemerintah Papua menginginkan segala sesuatu tidak didukung dan direspon baik pusat. Itu salahnya kepala daerah, itu wajar jika pusat tidak responsif terhadap aspirasi pemerintah daerah, karena pemda tidak mampu berkolaborasi dan membangun hubungan baik dengan pusat,” tandasnya.
Yan Mandenas menambahkan, masyarakat juga perlu mempertanyakan kepala daerah yang sering meninggalkan tempat saat ada kunjungan resmi dari pemerintah pusat.
“Jadi,  kesimpulan yang terakhir, masyarakat perlu pertanyakan kepala daerah kenapa sering tinggalkan tempat, pada saat kunjungan resmi dari pusat,” tutup Yan Mandenas. (Yuni)

Dibaca 505 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.