John Ibo : DPR dan Kepala Daerah Harus Sinkron | Pasific Pos.com

| 17 July, 2019 |

John Ibo : DPR dan Kepala Daerah Harus Sinkron

Headline Penulis  Senin, 15 Agustus 2016 14:33 font size decrease font size increase font size 0
Beri rating artikel ini
(0 voting)

Drs. John Ibo MM

 

Jayapura,- Anggota DPR Papua, Drs. John Ibo MM mengingatkan kepada setiap Kepala daerah. Baik itu Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua dan Bupati/Walikota se Provinsi Papua agar tidak pernah putus hubungan dengan DPR.

Menurut Sekretaris Komisi II itu,  DPR  merupakan wakil rakyat yang di utus oleh rakyat untuk duduk mewakili rakyat, dipilih oleh rakyat untuk melihat kampung-kampung, begitupula kepala daerah. “Melihat jeritan rakyat tidak hanya pimpinan daerah tapi juga DPR selaku perwakilan Rakyat. Jadi, keduanya harus sinkron. Tak boleh putus hubungan,” kata John Ibo  kepada Wartawan pada akhir pekan kemarin.
Bahkan kata John Ibo,  DPR dan pimpinan daerah duduk bukan suatu kehormatan karena kehormatan ada pada rakyat yang sesungguhnya harus dilihat dan perhatikan.
“Rakyat memberikan kepercayaan pada kita maka kita harus datang berkunjungan untuk mendengar keluh kesah mereka, tangisan mereka,” ucapnya.
Lanjut diakatakannya, jikalau rakyat tidak bisa sampaikan kepada kepala daerah maka DPR selaku wakil rakyat bisa disampaikan untuk dilanjutkan ke Pemerintah.
“DPR bukan bupati dan Gubernur, jadi juga harus turun dengan masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Aspirasi juga tidak diabaikan oleh kepala daerah ketika DPR melanjutkan aspirasi rakyat,
sehingga harus Sinktorn, tak boleh putusn hubungan,” tandas John Ibo. Untuk itu, ia juga meminta kepada seluruh anggota DPR, baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota tidak hanya duduk dikantor, karena itu akan miskin terhadap peraturan daerah dan akhirnya rakyat tidak akan maju karena tak ada yang bisa memproteksi mereka.
Dikatakan, rakyat miskin akan mengacu kepada DPR dan pemerintah daerah karena tidak mampu memproteksi rakyat. Kalau DPR tinggal di kantor saja, itu bukan anggota DPR tapi itu hanya mencari kepentingan diri sendiri untuk menjadi anggota DPR.
“Jadi harus kerja dan harus tetap komunikasi dengan Pemda. Pemda pun tak boleh putuskan hubungan dengan DPR,” pintanya.
John menambahkan, masyarakat menjadi sumber insipirasi untuk ke DPR untuk mendapatkan Input dan itu yang kita rubah menjadi peraturan daerah untuk membangun masyarakat. “Ketika memberikan yang terbaik, maka rakyat akan merasakan kesejahteraan,”  tutupnya. (Yuni)

Dibaca 546 kali

Tinggalkan Komentar

Yang bertanda bintang (*) wajib diisi. Kode HTML tidak diijinkan.